Connect with us

Politik

Abdul Wachid: Keppres Biaya Haji 2025 Rp 55,4 Juta Diperkirakan Segera Diteken

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait biaya jemaah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp 55,4 juta. Wachid mengungkapkan bahwa Keppres tersebut berpeluang diteken hari ini melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Kemarin, Pak Presiden memberikan perhatian besar terhadap haji. Saya juga melaporkan bahwa kami sudah melakukan rapat kerja (raker) bersama Menteri Agama. Masyarakat tinggal menunggu Keppres ini,” ujar Wachid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Politikus Gerindra ini menjelaskan bahwa penetapan Keppres mengenai biaya haji sangat penting untuk urusan administrasi jemaah, serta untuk menyelesaikan proses kontrak antara Indonesia dan pemerintah Arab Saudi.

“Keppres ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan pelunasan, dan kami, bersama DPR dan pemerintah, akan segera mengeksekusi kontrak-kontrak dengan pihak Arab Saudi maupun di dalam negeri,” tambahnya.

Wachid juga menyebutkan bahwa Keppres diharapkan dapat dikeluarkan dalam waktu satu bulan setelah rapat penetapan biaya haji yang diadakan pada Senin (6/1/2025) lalu. Meski demikian, pemerintah berencana untuk menandatanganinya lebih cepat, mungkin hari ini atau besok.

Advertisement

“Menurut ketentuan dalam undang-undang, setelah rapat penetapan, Keppres harus dikeluarkan dalam waktu satu bulan. Namun, jika Pak Presiden bisa memberikan keputusan dalam waktu tiga hari sejak rapat kerja, itu akan sangat luar biasa,” katanya.

Wachid juga bercerita tentang percakapan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi, yang mewakili Istana Kepresidenan. Menurut Wachid, Prasetyo akan menandatangani Keppres tersebut.

“Keppres ini sebenarnya tidak perlu ditandatangani langsung oleh Presiden, cukup oleh Setneg. Jadi, insyaallah jika tidak hari ini, besok sudah selesai, karena suratnya sudah ada di kantor Menteri Agama,” ujar Wachid menirukan percakapan dengan Prasetyo Hadi.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Komisi XIII Soroti Integritas Petugas Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Komisi XIII Soroti Integritas Petugas
Politik3 jam ago

Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Andreas Hugo Pareira Soroti Integritas Petugas

Komisi XIII DPR RI mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan menyusul terungkapnya kasus pesta narkoba yang melibatkan narapidana di Rumah...

Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat
Politik3 jam ago

Andi Yuliani Paris: Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya pendokumentasian sejarah, nilai luhur, dan kearifan lokal masyarakat adat...

Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu
Politik3 jam ago

Bahtra Banong Jadi Ketua Panja RUU Pemilu

Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menetapkan Bahtra...

Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Periksa Secara Transparan! Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Periksa Secara Transparan!
Politik3 jam ago

Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Sukamta: Periksa Secara Transparan!

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pengusutan menyeluruh terhadap kasus dugaan praktik judi online (judol) yang berlangsung di...

Setjen DPR Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis Setjen DPR Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis
Politik3 jam ago

Setjen DPR RI Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mendorong penguatan profesionalisme dan keseragaman standar teknis dalam penyusunan risalah rapat maupun persidangan di lingkungan...

Puan Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain Puan Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain
Politik3 jam ago

Puan Maharani Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Selain sidang tahunan, forum parlemen...

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global
Politik6 jam ago

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Yusiana Roba Putri Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim untuk menghadapi...

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik7 jam ago

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Politik7 jam ago

BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...

Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Politik8 jam ago

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...