Connect with us

Politik

Ahmad Muzani Hadiri Perayaan HUT ke-17 Gerindra di Kalimantan Selatan

Published

on

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, hadir dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar oleh DPD Gerindra Kalimantan Selatan pada Sabtu (8/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan beberapa pesan penting kepada seluruh kader Gerindra.

Perayaan yang berlangsung di Kalimantan Selatan ini juga dihadiri oleh seluruh kepala daerah terpilih se-Kalimantan Selatan. Dalam pidatonya, Muzani mengingatkan bahwa meskipun Gerindra telah meraih banyak pencapaian, perjuangan partai belum berakhir.

“Meskipun kita sudah mencapai apa yang kita cita-citakan, perjuangan ini belum selesai. Karena perjuangan berikutnya adalah agar seluruh aparatur Gerindra menjadi contoh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Muzani.

Muzani juga menekankan pentingnya bagi setiap kepala daerah terpilih untuk segera menunaikan janji-janji kampanye mereka setelah dilantik. Ia mencontohkan langkah Presiden Prabowo yang langsung mengambil kebijakan strategis setelah dilantik, seperti penghapusan utang UMKM, program Makan Bergizi Gratis, dan penghematan anggaran.

“Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Begitu beliau dilantik sebagai Presiden, beliau langsung bekerja melanjutkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan pro rakyat,” katanya.

Advertisement

Sebagai Ketua MPR, Muzani juga mengingatkan agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan menegaskan bahwa Gerindra tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kesalahan atau kepentingan pribadi.

“Kita tidak boleh bersikap sok kuasa. Gerindra bukan bunker pengaman yang melindungi kesalahan. Gerindra adalah alat perjuangan untuk mengantarkan kehidupan yang luhur dan damai seperti yang dicitakan oleh para pendiri bangsa,” tegas Muzani.

Di usia ke-17, Muzani berharap Partai Gerindra semakin diterima oleh rakyat dan bahwa Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan serta kekuatan dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Kita berdoa agar Partai Gerindra semakin disukai rakyat. Sejak dilantik, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa jabatannya akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT,” tutup Muzani.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik13 menit ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik27 menit ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik1 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik1 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik2 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik2 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik2 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik4 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik4 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik4 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...