Ahmad Muzani Ingatkan Kepala Daerah Terpilih untuk Tidak Korupsi

Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra kerap kali dalam berbagai forum yang dihadirinya menyampaikan serta memperingatkan kepada kepala daerah terpilih dan juga seluruh kader Gerindra yang memiliki posisi sebagai pejabat negara agar tidak melakukan tindakan korupsi.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, pada sambutannya saat menghadiri acara silaturahmi dengan kepala daerah gubernur, wali kota dan bupati terpilih yang diinisiasi oleh Gerindra Provinsi Lampung.

Muzani menegaskan serta mengingatkan atas pesan yang disampaikan Presiden Prabowo agas tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan rakyat Indonesia, jika ada indikasi korupsi pemerintah akan mengejar siapapun pelakunya tanpa pandang bulu.

“Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya dan jangan korupsi. Menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Muzani di acara tersebut, Minggu (12/1/2025).

Sekjen Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya penyamaan pandangan serta semangat kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Menurutnya sinkronisasi ini sangat penting dan merupakan bagian dari koordinasi dan komunikasi untuk mempermudah penyelesaian masalah di masyarakat dan tercapainya pelaksanaan program pemerintah pusat maupun daerah.

“Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara bapak ibu semua kepada pemerintah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan Provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang masalah-masalah di daerah masing-masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” pungkas Sekjen Gerindra Ini.

Lanjutnya Muzani menjelaskan, kepala daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat harus melekat dengan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga harus tersampaikan ke setiap daerah.

“Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden tetapi akhirnya harus berkoordinasi dengan ibu dan bapak di daerah.” Pungkasnya.