Alasan Pelantikan 8 Gubernur Dipercepat

Jakarta: Presiden Joko Widodo akan melantik delapan gubernur terpilih pada Rabu, 5 September 2018 atau lebih cepat dari yang dijadwalkan KPU. Pelantikan dilakukan setelah tak ada gugatan terhadap delapan gubernur tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

 

“Sementara disepakati besok pelantikan gubernur. Delapan daerah ini sudah tidak ada gugatan ke MK, walaupun antara KPU dibatasi tahapannya hinggal 16 September. Tetapi setelah dicek tidak ada gugatan maka bisa dipercepat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 September 2018.

 

Terkait kepala daerah terpilih yang terkena kasus korupsi, Tjahjo sudah memiliki rencana. Secara pribadi, ia ingin pelantikan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ditunda dan hanya wakilnya yang dilantik.

 

“Kalau saya pribadi misalnya kepala daerah yang kena, saya inginnya wakilnya dulu dilantik. Inginnya loh ya. Yang sedang ditahan belum ada proses ya berarti menunggu,” tuturnya.

Baca: Delapan Gubernur Terpilih Dilantik Rabu Ini

Kendati demikian, menurut dia masih menjadi perdebatan. Karena, jika ia tidak melantik kepala daerah terpilih bisa berimplikasi pada gugatan ke PTUN. Sedangkan, jika tetap dilantik, hal itu akan memicu opini publik.

 

“Jadi belum diambil putusan. Masih ada satu cagub yang ditahan, tapi belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun ia masih dilantik tahun depan,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, kepala daerah delapan provinsi yang akan dilantik adalah Gubernur terpilih Sulawesi Selatan yaitu Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman; Sumatera Utara, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah; Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Lukman Abunawas; kemudian Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan Taj Yasin Maimoen.

 

Lalu ada Gubernur terpilih Bali, I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; Kalimantan Barat, Sutarmidji dan Ria Norsan; Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi; dan terakhir Gubernur terpilih Papua; Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

 

(FZN)