Andre Rosiade Dorong PGN dan Pertamina Hulu Energi Perkuat Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas 2045

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Hulu Energi, beserta seluruh subholding, didorong untuk memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan energi dan kemandirian bangsa. Fokus utamanya adalah pencapaian swasembada pangan, energi (terutama transisi menuju net zero emission), air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru untuk Indonesia Emas 2045.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PGN dan Pertamina Hulu Energi di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Andre mendorong PGN untuk meningkatkan konsolidasi dalam pengelolaan pasokan gas bumi yang lebih terintegrasi, termasuk perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan distribusi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga gas bagi seluruh segmen pengguna sebagai national gas aggregator.

Komisi VI juga menekankan PT Pertamina Hulu Energi untuk meningkatkan produksi migas nasional melalui eksplorasi dan pengembangan sumur, serta mempertahankan dan meningkatkan cadangan migas dengan eksplorasi yang lebih agresif. Andre meminta Pertamina Hulu Energi menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit selama lima tahun terakhir dan rencana belanja modal (CAPEX) dan operasional (OPEX) untuk 2025.

“Komisi VI DPR juga meminta PT Pertamina Hulu Energi untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit selama lima tahun terakhir, serta rencana belanja modal (CAPEX) dan operasional (OPEX) untuk tahun 2025,” tegas Andre.

Selain itu, Komisi VI meminta PT Pertamina Hulu Energi menyusun roadmap implementasi teknologi Carbon Capture Storage (CCS) beserta pendanaannya, serta laporan terkait proyek eksplorasi migas dan kendala yang dihadapi.

Komisi VI DPR berharap kedua perusahaan ini dapat terus berinovasi untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. RDP ini juga membahas isu-isu strategis sektor energi dan meminta PGN serta Pertamina Hulu Energi memberikan jawaban tertulis dalam tujuh hari ke depan.