Connect with us

Politik

Andre Rosiade Dorong PGN dan Pertamina Hulu Energi Perkuat Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas 2045

Published

on

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Hulu Energi, beserta seluruh subholding, didorong untuk memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan energi dan kemandirian bangsa. Fokus utamanya adalah pencapaian swasembada pangan, energi (terutama transisi menuju net zero emission), air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru untuk Indonesia Emas 2045.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PGN dan Pertamina Hulu Energi di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Andre mendorong PGN untuk meningkatkan konsolidasi dalam pengelolaan pasokan gas bumi yang lebih terintegrasi, termasuk perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan distribusi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga gas bagi seluruh segmen pengguna sebagai national gas aggregator.

Komisi VI juga menekankan PT Pertamina Hulu Energi untuk meningkatkan produksi migas nasional melalui eksplorasi dan pengembangan sumur, serta mempertahankan dan meningkatkan cadangan migas dengan eksplorasi yang lebih agresif. Andre meminta Pertamina Hulu Energi menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit selama lima tahun terakhir dan rencana belanja modal (CAPEX) dan operasional (OPEX) untuk 2025.

“Komisi VI DPR juga meminta PT Pertamina Hulu Energi untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit selama lima tahun terakhir, serta rencana belanja modal (CAPEX) dan operasional (OPEX) untuk tahun 2025,” tegas Andre.

Advertisement

Selain itu, Komisi VI meminta PT Pertamina Hulu Energi menyusun roadmap implementasi teknologi Carbon Capture Storage (CCS) beserta pendanaannya, serta laporan terkait proyek eksplorasi migas dan kendala yang dihadapi.

Komisi VI DPR berharap kedua perusahaan ini dapat terus berinovasi untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. RDP ini juga membahas isu-isu strategis sektor energi dan meminta PGN serta Pertamina Hulu Energi memberikan jawaban tertulis dalam tujuh hari ke depan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas
Politik8 jam ago

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Kamarudin Watubun: Perlu Teknis yang Jelas

Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah...

Tokoh8 jam ago

Jamaluddin Idham, Meniti Jalan Pengabdian dari Nagan Raya hingga Senayan

Jamaluddin Idham, S.H., M.H. merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I. Politikus PDI Perjuangan ini...

BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja BK DPR Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja
Politik8 jam ago

BK DPR RI Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja

Badan Keahlian (BK) DPR RI secara resmi menerima peserta MagangHub Kemnaker RI Angkatan 2 Batch II dari berbagai perguruan tinggi...

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS
Politik8 jam ago

Amelia Anggraini Tekankan Pentingnya Kejelasan Norma dalam RUU KKS

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan...

Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga Tekankan Tertib Administrasi, Komisi II Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga
Politik8 jam ago

Tekankan Tertib Administrasi, Aria Bima Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya pengamanan, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jambi...

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Politik8 jam ago

Puteri Komarudin Dorong BPK RI Perkuat Pemeriksaan di Era AI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk...

Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Politik8 jam ago

Bambang Patijaya Usulkan Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya,...

Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Politik8 jam ago

Sugeng Suparwoto: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim...

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Politik8 jam ago

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana

Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor....

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Politik8 jam ago

Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq R Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten...