Connect with us

Politik

Andre Rosiade Fasilitasi Pengadaan Smart CCTV untuk Polda Sumbar dari Dana CSR BNI

Published

on

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memfasilitasi pengadaan kamera pengawas atau Smart CCTV untuk Polda Sumatera Barat (Sumbar) dari dana CSR Bank Negara Indonesia (BNI). Bantuan CCTV ini diberikan untuk mendukung upaya Polda Sumbar dalam pemberantasan peredaran narkotika.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Direktur Network and Services BNI, Ronny Venir, kepada Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, di Mapolda Sumbar, yang juga didampingi Regional CEO (RCEO) BNI Wilayah 02, Khairul Salam.

“Bersama Pak Ronny Venir, kita datang ke Mapolda Sumbar untuk memfasilitasi pemasangan Smart CCTV yang akan digunakan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumbar,” kata Andre, Sabtu (8/2/2025).

Selain untuk Smart CCTV, Andre juga mengungkapkan bahwa BNI turut membantu pembangunan gedung olahraga SLB di Lintau, Kabupaten Tanah Datar.

“Alhamdulillah, BNI memberikan bantuan untuk Smart CCTV dan juga untuk pembangunan gedung sarana olahraga di Lintau,” sebut Andre.

Advertisement

Sementara itu, Direktur Network and Services BNI, Ronny Venir, berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi SLB di Lintau.

“Semoga bisa bermanfaat, Pak Kapolda. Aspirasi ini masuk ke BNI melalui Pak Andre Rosiade,” kata Ronny.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, mengucapkan terima kasih atas bantuan pengadaan Smart CCTV di wilayah hukum Polda Sumbar.

“Uda Andre (abang Andre), terima kasih atas dukungan dan perhatian untuk Sumbar, terima kasih juga Pak Ronny dari BNI. Alhamdulillah, Polda Sumbar menerima CSR dari BNI,” kata Gatot.

Gatot menjelaskan bahwa keberadaan Smart CCTV nantinya akan memudahkan kepolisian untuk mendeteksi peredaran narkotika secara dini. Dengan begitu, diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Sumbar.

Advertisement

“Kita tahu bahwa Sumbar cukup tinggi angka penyalahgunaan narkoba, bahkan masuk 10 besar. Dengan adanya CCTV ini, kami harap bisa membantu mendeteksi dan mengurangi peredaran narkoba ke depan,” ungkap Gatot.

Gatot menambahkan bahwa untuk pemasangan Smart CCTV, akan dipetakan lebih lanjut lokasi-lokasi di Sumbar yang paling rawan digunakan sebagai jalur lalu lintas peredaran narkotika.

“Nanti kita koordinasikan dengan Polres-polres mana yang memiliki titik rawan. Beberapa daerah yang cukup banyak peredaran narkoba seperti Solok Raya, Padang, BIM, dan daerah perbatasan seperti Pasaman,” jelas Kapolda.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik15 menit ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik29 menit ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik1 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik1 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik2 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik2 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik2 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik4 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik4 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik4 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...