Annisa Mahesa Dorong FLPP Lebih Inklusif, Petani dan Pekerja Informal Harus Punya Akses Rumah

Program subsidi perumahan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk pekerja sektor informal yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan rumah. Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Mahesa, mendorong penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang lebih inklusif, khususnya bagi petani dan kelompok pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Hal tersebut disampaikan Annisa saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi XI membahas penyaluran program pembiayaan perumahan bersama Himpunan Bank Negara, termasuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Annisa memahami bahwa perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk memastikan kemampuan calon debitur memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam praktiknya, calon debitur dengan penghasilan tetap relatif lebih mudah dinilai kelayakan kreditnya dibandingkan pekerja informal yang memiliki pendapatan fluktuatif.

Meski demikian, menurutnya, tantangan tersebut perlu dijawab melalui skema pembiayaan yang lebih adaptif agar tidak menghambat masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hunian layak.

“Kami memahami bahwa dalam proses pembiayaan rumah, perbankan tentu perlu memastikan calon debitur mempunyai kemampuan membayar yang memadai. Oleh karena itu, kelompok pekerja dengan penghasilan tetap relatif lebih mudah dinilai kelayakan kreditnya. Namun, apabila kita melihat tujuan utama FLPP sebagai instrumen pemerataan akses kepemilikan rumah, kami ingin mengajak BNI untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal,” ujar Annisa.

Srikandi Gerindra itu menegaskan bahwa pekerja informal, termasuk petani, memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap hunian layak. Karena itu, skema penyaluran FLPP perlu mempertimbangkan karakteristik pendapatan mereka tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan pembiayaan perbankan.

Annisa juga mendorong BNI menyusun strategi konkret untuk memperluas akses FLPP bagi pekerja informal, lengkap dengan target yang jelas dan terukur. Langkah ini dinilai penting agar program subsidi perumahan semakin inklusif dan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan formal.

Menurut Annisa, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang berhasil dibiayai, tetapi juga dari kemampuannya menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang tidak memiliki penghasilan bulanan tetap.

Melalui dorongan tersebut, Annisa berharap perbankan dapat memperkuat perannya dalam memperluas pemerataan kepemilikan rumah. Dengan skema penyaluran yang lebih adaptif dan inklusif, program FLPP diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pekerja informal untuk memiliki hunian layak.