Politik
Bahtra: Komisi II Siap Bantu Kabupaten Karawang Dapat Tambahan Dana TKD dari Pusat
Published
2 tahun agoon
Komisi II DPR RI berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kabupaten Karawang mendapatkan tambahan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, usai pertemuan dengan Bupati Karawang dalam Kunjungan Kerja Reses di Kantor Bupati Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Bahtra menilai Karawang sangat layak mendapatkan peningkatan dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat, mengingat kabupaten tersebut membutuhkan dana untuk memperbaiki berbagai infrastruktur.
“Karawang sangat layak mendapatkan peningkatan dana transfer daerah karena kabupaten ini perlu dana untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Terlebih lagi, Karawang memiliki prestasi yang sangat baik, tetap menjadi lumbung padi nasional meski pembangunan pabrik di sini sangat masif,” ungkap Bahtra, Rabu (26/3/2025).
Menurutnya, Karawang adalah daerah yang penting, baik sebagai daerah penyangga maupun daerah lintasan. Jika infrastruktur, seperti jalan, tidak diperbaiki, akan menghambat proses pengiriman barang dari pabrik-pabrik yang ada.
“Bagaimanapun, kita melihat contoh kecil terkait dana transfer daerah untuk infrastruktur yang sangat minim. Karawang adalah daerah penyangga dan lintasan, sehingga jika jalan rusak, ini bisa menghambat pengiriman barang dari pabrik-pabrik yang ada,” tambah Bahtra.
Berdasarkan data BPS tahun 2024, Karawang berhasil memproduksi padi hingga 1,04 juta ton, meski di sisi lain kabupaten ini berkembang pesat menjadi wilayah industri. Karawang kini menjadi rumah bagi banyak pabrik besar, termasuk di sektor tekstil, otomotif, hingga bahan bangunan.
You may like
-
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Zainul Munasichin: Pekerja Bukan Sekadar Alat Produksi
-
Skenario Tsunami Megathrust Kebumen Bisa Capai 18 Meter, Taufiq R Abdullah Dorong Kesiapsiagaan Jadi Prioritas Nasional
-
Survei KPK Sebut 50 Persen Mahasiswa Masih Nyontek, Muhammad Hilman Mufidi: Harus Jadi Evaluasi
Disaksikan Presiden, Menhan Hadiri Penyerahan Rp13,2 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan Kepada Negara
Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga
Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir
Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan
Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...
CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...
Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...
Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...
Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...
Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan
Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk...
Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal...
BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI...
Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR RI
Delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana untuk ditetapkan...
Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, Amin Ak: APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat...

