Bambang Haryadi Bantah Isu Penghapusan BBM Subsidi

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, membantah adanya penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menurutnya, setiap kebijakan terkait subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

Pernyataan ini disampaikan Bambang sebagai respons terhadap beredarnya isu terkait penghapusan BBM bersubsidi. Dia menegaskan bahwa penghapusan subsidi BBM tidak bisa dilakukan tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu di lembaga legislatif.

“Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” tegas Bambang, Jumat (21/2/2025).

Bambang juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar subsidi BBM dapat tepat sasaran. Pembenahan dalam penyaluran subsidi tersebut pun diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke masyarakat yang berhak.

“Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” tambah Bambang.

“Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil.” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bambang meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang telah disalah artikan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, Luhut tidak mengusulkan penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam Raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sudah menyepakati penggunaan BBM subsidi, seperti Pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Sementara Solar hanya diperuntukkan untuk angkutan umum, angkutan sembako, nelayan, dan petani,” jelas Bambang.

Sebelumnya, Luhut sempat memberi sinyal bahwa subsidi BBM akan dihentikan dalam dua tahun ke depan atau pada 2027. Pada acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025, Luhut menyatakan bahwa subsidi tidak lagi akan berbasis komoditas, tetapi akan berbasis kepada penerima dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” ujar Luhut.