Bhinneka Putra Linanta Ungkap Ketimpangan Sekolah Negeri-Swasta di Jakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Bhinneka Putra Linanta, menyoroti ketimpangan dalam kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta dalam pemerataan pendidikan di Jakarta. Hal ini terlihat jelas dari perbedaan jumlah sekolah antara keduanya.

Pendapat ini disampaikan Bhinneka Putra dalam rapat paripurna yang membahas pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Selasa (6/8/2024).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.

“Kolaborasi antara penyelenggara pendidikan negeri dan swasta dalam meningkatkan layanan dan pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak-anak di Jakarta, khususnya pada jenjang SMP dan SMA/SMK, belum optimal,” kata Bhinneka.

Bhinneka menjelaskan bahwa terdapat 791 SMP swasta di Jakarta, sementara SMP negeri hanya berjumlah 293. Di tingkat SMA, terdapat 379 sekolah swasta dan 117 sekolah negeri. Untuk SMK, jumlah sekolah swasta mencapai 503, sedangkan SMK negeri hanya 73.

Ia juga mencatat bahwa jumlah kelas di sekolah negeri lebih banyak dibandingkan sekolah swasta. Sekolah swasta, menurut Bhinneka, telah berperan penting dalam membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Secara konstitusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan sesuai dengan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup wajib belajar hingga pendidikan menengah universal yang berkualitas,” ujarnya.

Bhinneka berharap kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta akan menjadi bagian dari kebijakan Pemprov DKI yang akan datang. Ia juga menambahkan bahwa saat ini sedang dibahas mengenai pendidikan gratis untuk sekolah swasta, yang sebelumnya telah dimulai melalui PPDB Bersama.