BHS Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk Mengantisipasi Megathrust

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan tentang potensi bencana alam berupa gempa berkekuatan besar yang dapat terjadi di Indonesia. Istilah gempa besar ini sering dibahas sebagai gempa megathrust.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta agar pemerintah pusat dan daerah segera menindaklanjuti peringatan BMKG dengan memaksimalkan sistem peringatan dini (early warning system).

“Memang ada early warning system yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini bencana. Namun, sistem ini harus dimaksimalkan. Faktanya, di banyak kota besar di Indonesia, seperti Surabaya—kota saya sendiri—tidak memiliki sirine untuk memberi informasi adanya bencana,” ujar BHS, Senin (19/8/2024).

“Seharusnya, di setiap sudut kota harus ada sirine yang bisa dibunyikan saat bencana terjadi, sehingga masyarakat, meski sedang tidur, bisa terbangun. Operator seismograf juga harus selalu siap siaga,” tambahnya.

BHS berharap agar ada perubahan pola pikir pemerintah dari sekadar penanggulangan dan penanganan bencana menjadi antisipasi dan pencegahan dampak bencana.

“BMKG sudah sering menyampaikan potensi megathrust ini. Meskipun tidak bisa dipastikan kapan terjadinya, pemerintah daerah dan pusat seharusnya melakukan langkah mitigasi sebagai antisipasi terhadap dampaknya,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng dunia: Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia.

BHS mencontohkan Jepang, yang dikenal sangat tanggap terhadap bencana. Indonesia, yang berada di antara lempengan Mediterania dan Pasifik, seharusnya dapat merespons dengan cepat hasil kajian BMKG.

“BMKG sudah memberikan informasi, selanjutnya bagaimana? Pemerintah, sebagai penanggung jawab dan pengelola negara, harus mempersiapkan semua sektor terkait penanggulangan bencana,” tegasnya.

Sebagai contoh, Basarnas harus mempersiapkan SDM dan infrastruktur yang memadai di kota-kota rawan gempa. BNPB juga perlu memastikan kesiapan SDM, peralatan, dan perbekalan di wilayah-wilayah rawan gempa, seperti Selatan Jawa, Pesisir Barat Sumatera, dan Pesisir Barat Sulawesi.

“Jangan sampai mereka tidak siap dengan alasan anggaran yang dikurangi oleh Kemenkeu, yang mungkin tidak memahami pentingnya penyelamatan nyawa dan barang publik,” pungkasnya.