Connect with us

Politik

Bimantoro Wiyono Apresiasi Langkah Cepat Polda Jatim dalam Penyelamatan Longsor di Jalur Pacet-Cangar

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, memberikan apresiasi atas langkah cepat Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan tim evakuasi gabungan dalam menyelamatkan korban bencana longsor yang terjadi di Jalur Pacet (Kabupaten Mojokerto) – Cangar (Kota Batu), Jawa Timur, yang renggut 10 nyawa.

Kejadian bencana longsor tersebut terjadi pada 3 Maret 2025, di tengah cuaca ekstrim. Meskipun kondisi alam yang tidak mendukung, Polda Jatim beserta tim gabungan berhasil melakukan evakuasi dengan cepat dan efisien.

Bimantoro Wiyono juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalur tersebut dan merumuskan solusi jangka panjang.

“Perlu dilakukan kajian mendalam terkait apakah jalur tersebut memerlukan perbaikan, seperti pembangunan tembok penahan atau bahkan pengembangan jalur alternatif yang lebih aman. Ini perlu dipertimbangkan agar masyarakat tidak terus dihantui rasa khawatir, khususnya saat musim hujan,” ujarnya, Selasa (8/4/2025).

Legislator Gerindra ini juga mengapresiasi kinerja tim evakuasi yang tetap melaksanakan tugas dengan baik meskipun menghadapi cuaca ekstrem dan hujan deras. Ia menyebutkan, hal ini mencerminkan ketanggapan dan kesigapan yang patut dihargai.

Advertisement

Di sisi lain, Bimantoro juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) atas keberhasilannya dalam mengelola arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M. Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan mudik tahun ini menunjukkan kesiapan dan kerja keras jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas nasional.

“Kami dari Komisi III DPR RI memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kakorlantas Polri beserta seluruh jajaran yang telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Koordinasi yang baik antarinstansi dan strategi pengaturan lalu lintas yang efektif patut diapresiasi,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik3 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik3 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik3 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik3 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik3 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Politik3 jam ago

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan

Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk...

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Politik3 jam ago

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Riyo Sudibyo Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal...

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Politik3 jam ago

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI...

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR
Politik3 jam ago

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR RI

Delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana untuk ditetapkan...

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Politik3 jam ago

Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, Amin Ak: APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat...