Bukan Sekadar Tanggap Darurat, Taufiq R Abdullah Minta Mitigasi Bencana Kebumen Diperkuat

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menekankan bahwa penanganan kebencanaan tidak boleh berhenti pada tahap pascabencana atau tanggap darurat semata. Pendekatan preventif dan edukatif perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kesiapan dan ketangguhan mandiri.

Hal itu ia sampaikan menyusul data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025 tercatat 4.727 kejadian bencana secara nasional, di mana 99,26 persen merupakan bencana hidrometeorologi.

Dampak bencana tersebut merenggut 1.666 jiwa dan mengungsikan lebih dari 12,1 juta warga. Data awal tahun hingga 22 April 2026 juga mencatat 806 kejadian bencana yang didominasi oleh ancaman hidrometeorologi.

“Informasi mengenai potensi risiko, seperti megathrust di kawasan pesisir selatan, harus kita tempatkan secara proporsional. Pengetahuan mengenai risiko bukan untuk menimbulkan kepanikan, tetapi justru untuk membangun kewaspadaan dan kesiapan masyarakat,” ujarnya saat membuka “Festival Aspirasi” di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Senin (5/10/2026).

Adapun terkait kondisi di Kebumen, Taufiq menilai kabupaten ini memiliki karakteristik wilayah yang unik dan kompleks, membentang dari pegunungan hingga pesisir selatan Jawa. Kondisi geografis ini menghadirkan ragam potensi risiko seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga ancaman gempa bumi dan tsunami (megathrust).

Untuk diketahui, kunjungan BAM selaras dengan kegiatan Festival Aspirasi yang tujuannya menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam.

Taufiq yang juga merupakan ketua tim yang juga menyampaikan bahwa kehadiran BAM DPR RI di Kebumen merupakan bentuk komitmen lembaga legislatif untuk hadir langsung di tengah masyarakat.

“Festival aspirasi ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya BAM DPR RI untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kami ingin melihat secara langsung berbagai persoalan yang berkembang di daerah, mendengarkan pengalaman masyarakat, memahami kebutuhan di lapangan, dan membawa aspirasi tersebut menjadi bahan penyusunan laporan maupun rekomendasi kebijakan,” ujar Taufiq.