Connect with us

Politik

Chusnunia Minta Pemerintah Terus Tingkatkan Keterlibatan UMKM dalam Program MBG

Published

7 bulan ago

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia meminta pemerintah untuk terus meningkatkan keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis(MBG) sebagai upaya memperluas manfaat dan peningkatan ekonomi masyarakat.rnMenurutnya keterlibatan UMKM adalah amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Pengelolaan MBG, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sebagai yang utama.rnDari total anggaran MBG, 85% dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dapur, mulai dari sayuran, hasil peternakan, perikanan, hingga perkebunan. Ini adalah peluang besar bagi 29 juta UMKM sektor pangan, khususnya yang berada di pedesaan, untuk tumbuh dan berkembang.rnPolitisi yang akrab disapa Nunik teresebut mencontohkan program makan siang di Brazil Programa Nacional da Alimentacao Escolar (PNAE) yang juga sukses melibatkan petani skala kecil juga menyediakan bahan pangan.rnSebelumnya Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa hingga saat ini terdapat 40.000 UMKM telah terlibat dalam program MBG. Meski demikian Chusnunia menyadari bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM mulai dari standarisasi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan, minimnya informasi teknis, serta keterbatasan akses pembiayaan.rn“Kami terus meminta pemerintah untuk terus melakukan pelatihan pemberdayaan UMKM dan kelompok Masyarakat terkait kualitas produk dan sertifikasi agar dapat terlibat sebagai supplier dalam mendukung Program MBG di berbagai daerah,”ujarnya.rnLebih lanjut ia mengatakan Perpres Nomor 115 Pasal 38 Ayat 1 sendiri telah mengamanatkan penggunaan produk dalam program MBG harus berasalrndari produk domestik, sehingga UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal menjadi pihak yang diprioritaskan.rn“Para UMKM tersebut harus terus didorong untuk memasok bahan-bahan yang berasal dari industri rumahan, bukan dari pabrikan-pabrikan besar dengan demikian perekonomian masyarakat akan ikut tumbuh dan juga membuka lapangan kerja baru,”tambahnya.rnUMKM sektor pangan diharapkann mampu menjadi tulang punggung keberhasilan program agar program MBG menjadi ekosistem yang mampu memberikan manfaat ganda dimana anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan pengusaha UMKM di Indonesia.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...