Politik
Dasco: Biaya Haji 2027 Disepakati Rp98,46 Juta per Jemaah, Pelunasan Turun Rp3,2 Juta
Published
4 minggu agoon
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati rata-rata sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan langsung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total biaya.
Dasco mengatakan, kesepakatan tersebut dicapai melalui pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah. Struktur pembiayaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan dana haji.
“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351,35,” kata Dasco saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dasco menjelaskan, Bipih sebesar Rp54.648.825 bukan berarti seluruhnya harus dibayarkan saat pelunasan. Jumlah yang harus dilunasi jemaah memperhitungkan setoran awal ketika mendaftar serta saldo nilai manfaat pada rekening virtual masing-masing jemaah.
Jemaah sebelumnya telah membayar setoran awal sebesar Rp25 juta. Selain itu, rata-rata terdapat saldo nilai manfaat pada rekening virtual sebesar Rp3,4 juta. Pemerintah juga memberikan dukungan sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk komponen biaya penyelenggaraan haji di dalam negeri.
Dengan memperhitungkan komponen tersebut, rata-rata pelunasan yang masih harus dibayarkan jemaah haji pada 2027 menjadi sekitar Rp23.248.825.
Angka itu lebih rendah dibandingkan rata-rata pelunasan haji 1447 H/2026 M yang mencapai sekitar Rp26.433.806. Dengan demikian, beban pelunasan jemaah pada 2027 turun sekitar Rp3,18 juta atau dibulatkan menjadi Rp3,2 juta per jemaah.
Sementara itu, biaya haji yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji ditetapkan rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 per jemaah atau 44,50 persen dari total BPIH.
Dasco menilai dukungan pemerintah melalui APBN sekitar Rp3,2 juta per jemaah turut membantu meringankan beban biaya haji. Kebijakan pembiayaan tersebut diharapkan dapat menjaga keterjangkauan biaya bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.
Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menyepakati mekanisme pembiayaan apabila terjadi perubahan situasi yang mengakibatkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Marwan, tambahan biaya akibat perubahan kondisi tersebut akan menjadi tanggungan pemerintah. Kesepakatan itu, kata dia, telah dikomunikasikan dengan Presiden.
“Laporan yang disampaikan bahwa pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Presiden, Presiden tidak berkeberatan andaikan terjadi biaya tambahan dengan situasi yang berubah,” kata Marwan.
Dengan kesepakatan tersebut, komposisi BPIH 1448 H/2027 M terdiri atas 55,50 persen Bipih yang dibayarkan jemaah dan 44,50 persen yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Penurunan rata-rata pelunasan diharapkan dapat meringankan beban jemaah tanpa mengabaikan keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
Dasco: DPR dan Pemerintah Sepakati Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu Mulai 2027
Habiburokhman: Pemberantasan Korupsi Jadi Fokus Utama RUU Perampasan Aset
Menhan Sjafrie Tekankan Soliditas dan Kewaspadaan Pejabat Kemhan Hadapi Tantangan Tugas Negara
Dasco Serahkan Kasus Penyadapan Ilegal kepada Polri, Minta Komisi III DPR Lakukan Pengawasan
Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Harus Berpihak pada Pemulihan Kerugian Korban
Azis Subekti Dorong Sinkronisasi APBN-APBD untuk Beri Kepastian Alokasi Transfer ke Daerah
Presiden Prabowo Perintahkan Revitalisasi Stasiun Gambir dan Monas, Kereta Api Bali Disiapkan
Hasil Ubinan BPS Cirebon Capai 9,2 Ton per Hektare, Petani Gunakan Aplikasi Pureplant
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...

