Dasco: Presiden Prabowo Minta KPK Terlibat Aktif Pantau Pelaksanaan Haji 2025

Presiden Prabowo Subianto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut terlibat dalam memantau pelaksanaan ibadah haji, ujar Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad.

“Presiden telah meminta KPK untuk mendampingi Kementerian Agama dan BPH guna memastikan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik,” kata Dasco saat memimpin rapat konsultasi Komisi VIII dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut Dasco, pendampingan KPK sangat penting mengingat temuan-temuan dari Pansus Angket Haji 2024 yang mencatat adanya masalah terkait alokasi kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi.

“Kita harus waspadai temuan-temuan pansus, seperti manipulasi slot yang dapat mengurangi hak jemaah yang berhak berangkat,” ujar Dasco.

Dasco juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama yang berhasil menurunkan harga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025, yang lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya.

Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H/2025 M. Setoran jemaah ditetapkan sebesar Rp 55.431.750, sementara total BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79, turun sekitar Rp 4 juta dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 93.410.286.

“Pak Presiden mengapresiasi keberhasilan panja bersama pemerintah dalam menurunkan biaya haji,” pungkasnya.