Desak Transparansi PLN, Komisi VI: Hentikan Kartelisasi Demi Layani Masyarakat

Kabarpolitik.com — Guna mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik secara massal Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar, menyarankan agar pengaturan pembangkit tenaga listrik di Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus dilakukan secara desentralisasi.

“Jadi, usulan saya supaya desentralisasi di PLN. Karena kalau sentralisasi begitu mati seluruh Indonesia akan bahaya buat pengamanan kita,” kata Marwan, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Karena menurut mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu, jika pembangkit listrik dilakukan secara sentralisasi, maka akan sangat berbahaya bagi keamanan nasional.

Selain itu, Marwan juga menyampaikan dukungan terkait rencana PLN untuk mengalirkan listrik ke desa-desa. Menurutnya, hal itu sebagai dukungan PLN untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di desa.

“Saya mendukung PLN untuk menghidupkan desa dengan mengalirkan listrik. Hal ini salah satu program saya waktu di kementerian desa,” katanya.

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyinggung terkait transparansi keuangan PLN. Ia berharap agar PLN jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat hanya karena mengutamakan bisnis.

“Soal keuangan juga harus transparan. Bisnis oke tapi jangan sampai mengorbankan masyarakat. Sifatnya kartelisasi harus dihentikan untuk melayani masyarakat,” tegas Marwan. (JPC)

rn(Fajar)rn