Habiburokhman Desak Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan Panggil PPATK, Guna Meminta Data Anggota DPR yang Terlibat Judi Online

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak agar pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna meminta data anggota dewan yang terlibat judi online.

Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

“Saya sebagai anggota MKD, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK dan meminta data tersebut, terkhusus data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi online,” ujar Habiburokhman.

Pada saat rapat kerja itu, PPATK telah menemukan lebih dari seribu anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam permainan judi online. Terkhusus untuk anggota DPR RI, Habiburokhman menjelaskan ancaman sanksi jika ada anggota dewan terbukti terlibat permainan judi online.

“Kalau di pedoman tata beracara sanksinya itu macam-macam. Kalau kode etik itu kan jelas pasal 3 ayat 2 anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian, itu di kode etik,” kata Wakil Ketua Gerindra itu.

“Nah sanksinya bisa sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat, tergantung materi perbuatannya masing-masing,” imbuhnya.

Adapun pada raker tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa PPATK akan mengirim surat kepada DPR mengenai anggota dewan yang terlibat judi online.

“Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR-DPRD sama sekretariat sekjen,” ucapnya.

“Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” tambahnya.