Connect with us

Politik

I Ketut Juliarta Soroti Penurunan PAD di APBD Perubahan 2024

Published

on

Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mempertanyakan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) lain-lain yang sah sebesar Rp 262 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024. Pertanyaan ini disampaikan oleh dewan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, pada rapat paripurna DPRD Bali, Senin (19/8/2024).

“Mohon penjelasan dari saudara Pj Gubernur mengenai penurunan signifikan pada lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 262 miliar, atau 41,57 persen, dari Rp 632 miliar menjadi Rp 369 miliar,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta.

Juliarta menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menunda anggaran belanja yang tidak mendesak agar tidak membebani APBD tahun berikutnya. Ia juga meminta penjelasan terkait kenaikan belanja hibah dari Rp 989 miliar menjadi Rp 1,1 triliun.

“Apakah kenaikan ini sudah termasuk belanja hibah yang difasilitasi dewan sesuai dengan kesepakatan? Mohon penjelasan dari saudara Pj Gubernur,” tanya politikus asal Klungkung tersebut.

Selain itu, Juliarta menyoroti rencana pinjaman jangka pendek yang dinilai dapat memberatkan APBD di masa depan. Ia menyarankan agar Pemprov Bali menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan mengurangi dan menunda kegiatan yang tidak wajib.

Advertisement

Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar pelaksanaan Perda Pungutan Wisatawan Asing yang melibatkan pihak ketiga diberikan insentif, dengan syarat penerapannya dikelola secara profesional dan transparan.

“Serta meningkatkan pendapatan daerah untuk pencapaian program-program pemerintah provinsi Bali yang lebih optimal,” kata anggota Komisi I DPRD Bali tersebut.

Juliarta juga meminta Mahendra untuk mengkoordinasikan bantuan antar kabupaten yang dananya bersumber dari pajak hotel dan restoran. “Gubernur diharapkan membagikan bantuan kepada kabupaten yang membutuhkan serta sebagian menjadi pendapatan provinsi, mengingat provinsi sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan perda-perda, khususnya yang berkaitan dengan pariwisata di Bali,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...