Connect with us

Internasional

Inggris akan Larang TikTok dalam Perangkat Seluler Pemerintah

Published

on

Kabarpolitik.com-Aplikasi video pendek populer dari Tiongkok, TikTok, segera dilarang digunakan dalam perangkat seluler milik pemerintah Inggris.

Sky News melaporkan pada Kamis (16/3) bahwa Menteri Sekretaris Kabinet Oliver Dowden akan menyampaikan pernyataan di depan parlemen Inggris sore ini mengenai keamanan perangkat-perangkat pemerintah.

Menurut Sky News, Dowden kemudian akan melarang TikTok digunakan dalam perangkat-perangkat seluler pemerintah.

Aplikasi berbagi video singkat dari Tiongkok itu tengah dicermati oleh sejumlah negara, khususnya di Barat, karena kaitannya dengan keamanan dan privasi data. Mereka khawatir TikTok digunakan sebagai sarana mempromosikan suara-suara pro-Tiongkok atau mengumpulkan data pengguna. TikTok sendiri sudah berulang kali membantah tuduhan semacam itu.

Komisi Uni Eropa dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, serta Kongres AS, sudah mengeluarkan larangan penggunaan aplikasi ini karena khawatir bakal menjadi sarana melancarkan serangan siber.

Advertisement

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sendiri mengaku mencermati perkembangan itu dan menyatakan Inggris mengikuti langkah yang diambil sekutu-sekutu Inggris.

Belum lama pekan ini, Menteri Keamanan Tom Tugendhat berkata kepada Sky News bahwa dia sudah meminta Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) agar menyelidiki aplikasi ini guna memastikan keamanan dan kebebasan proses diplomatik Inggris.

Tahun lalu parlemen Inggris menutup akun TikTok mereka setelah para anggota parlemen mengkhawatirkan kaitan perusahaan media sosial itu dengan China.

TikTok menyebut larangan Pemerintah Inggris salah sasaran dan didasarkan pada miskonsepsi yang mendasar. TikTok juga menyatakan akan kecewa sekali seandainya Pemerintah Inggris melarang penggunaan aplikasi ini.

Menurut TikTok, keputusan melarang aplikasi ini di beberapa negara didasarkan kepada kekhawatiran yang tak berdasar, tapi menyatakan tetap kooperatif dengan pemerintah mana pun.

Advertisement

Akhir Februari lalu Pemerintah Kanada juga melarang TikTok digunakan dalam semua perangkat seluler milik pemerintah Kanada. “Pemerintah (Kanada) mengambil langkah signifikan untuk memberi tahu semua pegawai federal bahwa mereka tidak bisa lagi menggunakan TikTok dalam ponsel kantor mereka,” kata Perdana Menteri Justin Trudeau seperti dikutip laman Voice of America pada 28 Februari. (*)

 

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...