Jawa Barat Matangkan Pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan

KOTA BANDUNG- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara intens mematangkan rencana pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan yang nantinya pusat komando tersebut berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa  Barat.

Menurut Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, landasan pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jawa Barat adalah adanya kebutuhan melakukan digitalisasi data, baik mengenai pangan dan gizi.

“Sambil menunggu UPTD berproses saya minta proses jalan terus. Lakukan upaya kontrak kerja kepada personel yang akan membangun ini,” kata Gubernur, saat memberikan arahan kepada Tim Penyusun Pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jawa Barat di Gedung Pakuan, Rabu (23/12/2020).

Gubernur menjelaskan, pusat komando ketahanan pangan yang akan dilengkapi dengan teknologi, informasi dan komunikasi, tersebut berfungsi sebagai sistem kewaspadaan atau early warning system supaya daerah rawan pangan dan potensi bencana bisa diketahui secara cepat.

“Dengan begini saya bisa tahu daerah mana yang rawan pangan dengan membuat zonasi warna, seperti zonasi kewaspadaan Covid-19. Tantangan terbesarnya adalah mengambil data pangan dari daerah yang sudah harus online,” ucapnya.

Gubernur mengatakan, Pusat Komando Ketahanan Pangan Jawa Barat juga berfungsi untuk mendata distribusi dan kemampuan akses pangan masyarakat, terutama komoditas pokok serta sistem informasi tersebut akan memuat data lokasi lahan yang bisa digarap oleh petani milenial.

“Saya ingin sistemnya secanggih aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) yang mudah dan sangat informatif. Ini juga akan mendukung program Petani Milenial, di mana mereka akan menggarap lahan yang direkomendasikan oleh pusat komando ini yang sudah tahu daerah mana yang cocok,” ujarnya.

Menurut Gubernur, pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jawa Barat ini sesuai dengan visi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. 

“Isinya inovasi dan kerjanya kolaborasi, ini menandakan bahwa urusan pembangunan ini tidak melulu domain pemerintah,” imbuhnya. (Parno)