Connect with us

Nasional

JK: Industri Andalan Indonesia Harus Berubah dari Rokok ke Teknologi

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR– Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf kalla (JK) mengharapkan agar Indonesia tidak selalu tergantung pada industri rokok sebagai andalan. Untuk itu JK berharap agar Indonesia mengembangkan industri berbasis teknologi. Menurut JK Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menjadikan rokok sebagai industri andalannya.

Untuk itu JK berharap Indonesia tidak terlalu menggantungkan industrinya pada produksi rokok yang merupakan industri resiko karena bisa menyebabkan masyarakat jadi sakit.

Menurut JK, indicator Indonesia mengandalkan industrinya dari produksi rokok bisa dilihat dari daftar orang terkaya di Indonesia adalah pemilik pabrik rokok. Hal yang berbeda dengan daftar orang kaya yang berasal dari luar negeri seperti China, yang berasal dari pemilik perusahaan IT seperti Ali Baba.

Hal tersebut disampaikan JK saat meresmikan JK Arenatorium yang terletak di Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, Kamis (12/11/2020). ”Dunia sudah berubah, kalau dulu perusahaan yang terbaik adalah perusahaan minyak, sebelumnya adalah perusahaan otomotif. Saat ini perusahaan yang terbesar di dunia adalah perusahaan teknologi informasi. Namun di Indonesia dari dulu tetap rokok yang nomor satu, untuk itu saya katakan orang Indonesia itu pemberani karena di bungkus rokok itu sudah jelas tertulis merokok dapat menyebabkan penyakit bahkan meninggal tapi tetap saja orang merokok. Itulah kenapa orang paling kaya di Indonesia adalah pengusaha rokok, Berbeda dengan luar negeri misalnya China yang menjadi orang terkaya adalah perusahaan IT yakitu Ali Baba,” Paparnya.rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU
Politik19 detik ago

Adde Rosi Khoerunnisa Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mendorong penguatan perspektif gender dalam rancangan resolusi tentang...

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat
Politik53 detik ago

Sambut Masa Reses, Sufmi Dasco Ahmad: DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan...

BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan BKSAP Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan
Politik21 jam ago

Adde Rosi Khoerunnisa Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Pelaku Aktif Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik21 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Ekosistem Transportasi Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bersama Pemerintah resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem...

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik22 jam ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik22 jam ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik23 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik23 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik23 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik1 hari ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...