Kamrussamad Dorong APBN 2025 Fokus pada Penciptaan Ratusan Ribu Lapangan Kerja

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, mengungkapkan harapannya bahwa APBN 2025 akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Maksud dari berkualitas itu adalah, misalnya, dengan pertumbuhan ekonomi hanya 1 persen saja, kita sudah dapat membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru. Dalam APBN 2025, ada target untuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, dan kemiskinan,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut Kamrussamad, DPR bersama pemerintah saat ini memiliki banyak target yang harus dipenuhi dalam APBN 2025. Untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui APBN 2025, diperlukan intervensi kebijakan fiskal.

“Misalnya, melalui keberlanjutan dana desa, program TKD, serta berbagai program afirmasi lainnya. Beberapa kebijakan juga perlu segera dikeluarkan untuk mencapai target APBN 2025,” tambahnya.

Kamrussamad juga menegaskan bahwa secara umum, APBN 2025 masih akan melanjutkan transformasi fiskal untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal lebih terjaga, belanja pemerintah semakin berkualitas, dan tepat sasaran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan bahwa APBN 2025 akan menjadi pondasi utama untuk memastikan kesinambungan melalui penguatan program-program unggulan yang akan diteruskan oleh pemerintahan mendatang.

“APBN 2025 dirancang untuk menjaga ‘Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan’ dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa Indonesia harus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta memperkuat kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan.

“Desain belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam APBN 2025 harus dirancang dengan fleksibilitas agar dapat menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan, terutama dalam masa transisi pemerintahan,” imbuhnya.