Connect with us

Politik

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon Menyambut Baik Perjuangan Kemerdekaan Bagi Palestina

Published

on

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyambut baik dan mendukung bersatunya masyarakat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Menurut Fadli, akan jauh lebih mudah apabila faksi-faksi bersatu dalam perjuangan Palestina.

“Apa yang diinisiasi oleh pemerintah RRC (China) dengan mempersatukan kekuatan-kekuatan yang ada di Palestina. Nah dua kekuatan yang besar ini yaitu Fatah dan Hamas saya kira dengan mereka mempunyai kesepakatan yang akan memperkuat diplomasi dari Palestina sendiri,” kata Fadli di Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Diketahui, belum lama ini Hamas dan Fatah beserta faksi-faksi lainnya menjalin rekonsiliasi dalam Deklarasi Beijing. Dua faksi politik utama di Palestina, Hamas dan Fatah, menandatangani perjanjian rekonsiliasi demi mengakhiri persaingan politik selama beberapa dekade terakhir.

Pengumuman rekonsiliasi ini pun muncul di tengah agresi Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina sejak 7 Oktober tahun lalu. Hamas dan Fatah telah berselisih sejak pemilihan umum (pemilu) Palestina 2007 silam yang berdampak pada terbaginya palestina pada dua otoritas.

Fadli mengutarakan, dengan adanya keputusan ICJ pada Israel, dirinya berharap itu menjadi sebuah tekanan internasional sehingga Israel seharusnya bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Advertisement

“Kita berharap dengan tekanan internasional termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harusnya Israel bisa mempertimbangkan ini karena kalau tidak mereka akan dikucilkan oleh dunia Meskipun sekarang pun mereka sudah dikucilkan oleh dunia,” tutur Fadli Zon.

Sementara itu, Fadli menilai bahwa keputusan ICJ ini mempunyai kekuatan moral yang cukup tinggi untuk menyikapi bahwa apa yang dilakukan oleh Israel jelas sebuah kolonialisme, penjajahan, terhadap wilayah-wilayah yang memang merupakan hak dari Palestina.

“Jadi kita berharap bahwa dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menekan Israel untuk mematuhi apa yang menjadi keputusan atau fatwa dari ICJ,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...