Connect with us

Politik

Komisi II DPR RI Dorong Netralitas Pemda Saat Pemilu 2024

Published

on

Endro Suswantoro Yahman
rnAnggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman mendorong pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 berlaku netral dan tidak memihak kepada partai manapun. Netralitas aparatur pemerintah daerah diperlukan untuk mewujudkan gelaran pemilu yang jujur dan adil. Demikian diungkapkan Endro disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Rabu (24/5/2023).rn”Kita ingin Pemilu lebih baik, pemerintah daerah bersikap netral, KPU selaku penyelenggara harus cermat dan bekerja dengan baik, Bawaslu bekerja profesional dan jangan tutup mata jika ada persoalan. Jika ada ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak netral harus diproses sampai ujungnya,” tandas Endro.rnPolitisi PDI-Perjuangan ini juga mencermati tingkat partisipasi masyarakat Pandeglang pada Pemilu dan Pilkada tahun sebelumnya dikisaran 60-70 persen. Angka tersebut tentu masih perlu kerja keras pemerintah daerah, KPU dan pihak terkait agar ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik tahun 2024 mendatang.rn”Perlu kerja sama antara Pemda dan KPU Kabupaten Pandeglang dalam mensosialisasikan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 agar partisipasi masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya. Logistik saat pelaksanaan Pemilu agar dipastikan memadai. Dan sumberdaya manusia (SDM) Bawaslu juga harus diperkuat agar Pemilu bisa berjalan sukses dan lancar,” pungkas legislator Dapil Lampung I tersebut.rnBupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kehadiran Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, kedatangan komisi II merupakan bentuk dukungan dan perhatian DPR kepada Pemda Pandeglang dan jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi.rn”Kami berkomitmen untuk mensukseskan gelaran pesta demokrasi melalui pemilu dan pilkada serentak 2024. Siapapun ASN yang terbukti bertindak tidak netral maka kami pastikan akan memberikan hukuman tegas,” tandas Irna. Bupati yang juga pernah duduk di kursi legislatif ini juga berjanji akan menjaga kondusifitas wilayahnya dan menjadi fasilitator yang baik dalam mensukseskan gelaran pemilu dan Pilkada serentak 2024.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...