Connect with us

Nasional

Konferensi Besar di Minahasa, GP Ansor Keluarkan 6 Rekomendasi

Published

on

Kabarpolitik.com, MINAHASA – Konferensi Besar XXXIII Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang digelar di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sejak 18 September dan ditutup Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (20/9), menghasilkan sejumlah rekomendasi penanganan COVID-19.

“Pandemi belum terlihat kapan akan berakhir dan masih terus mencatatkan penambahan kasus baru. Seluruh dunia berharap segera ditemukan vaksin sehingga mobilitas sosial ekonomi kembali dapat dipulihkan,” kata Yaqut Cholil Qoumas, di Minahasa.

Rekomendasi yang dikeluarkan berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang telah memukul bahkan mengubah landskap sosial ekonomi masyarakat dunia dalam 6 bulan terakhir.

Berdasarkan data per 18 September 2020, secara global COVID-19 telah menginfeksi 29,87 juta manusia dan menyebabkan 940.000 di antaranya meninggal dunia.

Adapun di Indonesia, tercatat 232.000 kasus positif dan menyebabkan 9.222 orang meninggal dunia per tanggal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tercatat mengalami perlambatan sebesar minus 5,32 persen dan diperkirakan masih akan mencatatkan perlambatan di kuartal III.

Advertisement

Atas situasi yang tidak menentu ini, kata Gus Yaqut, sapaan akrabnya, GP Ansor menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

  1. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan, sehingga semua pendekatan dan kebijakan harus dilakukan dengan menjadikan pertimbangan kesehatan sebagai prioritas utama;
  2. Belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil membatasi penyebaran COVID-19, pengambil kebijakan harus terus menerus mengevaluasi pendekatan yang dijalankan dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dan menyesuaikannya dengan kearifan lokal;
  3. Dalam kondisi krisis kesehatan ini, semua keputusan yang diambil oleh para pemangku kebijakan termasuk birokrasi dan aparat pemerintah harus dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien;
  4. Untuk menanggulangi dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif, pemerintah diharapkan menyusun ulang prioritas baik kebijakan maupun anggaran untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memiliki daya beli dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan program-program pembangunan diprioritaskan kepada program pemberdayaan dan jaring pengaman ekonomi untuk masyarakat;
  5. Para elite politik harus bergandengan tangan, saling menguatkan dan mengedepankan kemaslahatan bangsa dengan menghentikan rivalitas yang dapat berdampak kepada perlambatan pengambilan keputusan dalam penanggulangan krisis COVID-19 sebagai musuh bersama;
  6. Mengingat pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 tidak hanya mengganggu kehidupan perekonomian, namun juga kehidupan sosial masyarakat, perlu dilakukan mitigasi dampak sosial dengan melibatkan para ahli dan pemimpin informal masyarakat untuk memastikan tidak muncul gejala keterasingan dan ketakutan/paranoid yang berlebihan dari sebagian rakyat kita.

“Semoga dengan ikhtiar tanpa terputus dan terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, bangsa Indonesia bisa selamat melewati ujian yang berat akibat pandemi ini. Amin ya Rabbal ‘alamin,” harap Gus Yaqut. (ant/jpnn/fajar)rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Politik20 menit ago

Minta Karet Masuk Skema BPDP, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan pentingnya transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir. Menurutnya karet tidak boleh...

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen
Politik20 menit ago

MagangHub Batch II, BK DPR Bekali Generasi Muda Nilai Integritas dan Pengalaman Parlemen

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya pembekalan dan pemahaman mendalam bagi para peserta magang agar...

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027 Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027
Politik21 menit ago

Dede Yusuf: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya...

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Politik22 menit ago

Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak

Kebijakan upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penetapan upah diharapkan tidak...

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak
Politik9 jam ago

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri...

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat
Politik9 jam ago

CSR Dinilai Sekadar “Beri Ikan”, Hendry Munief Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri...

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Politik9 jam ago

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Chalim Minta CSR Berpihak pada Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi...

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Politik9 jam ago

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan...

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Politik9 jam ago

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Soekartono Minta Negara Hadir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan...

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Politik9 jam ago

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Turun Tangan

Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk...