Linked and Match Harus Menjadi Prioritas BPVP/BLK untuk Atasi Permasalahan Ketenagakerjaan

Lembang, Kabarpolitik.com – Tantangan yang dihadapi di dunia ketenagakerjaan sangat beragam. Beberapa tantangan itu diantaranya ketidaksesuaian daya serap industri dengan jumlah lulusan SMK, kurikulum yang mismatch dengan kebutuhan industri, belum tersedianya peta industri di daerah, serta ketidak sesuaian penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan di laboratorium dan bengkel pelatihan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) harus memiliki langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

“Solusi linked and match untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan agar terus diprioritaskan. Perlu langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja dalam sebuah proses bisnis yang terpadu, serta membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, tadi dijelaskan oleh ibu menteri, yaitu integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja secara efektif dan efisien,” tegas Wakil Presiden (Wapres) dalam sambutannya di BPVP Lembang, Bandung Barat, Rabu (23/03/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, agar linked and match dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh peserta, maka keberadaan BPVP atau BLK harus diperluas. Untuk itu, Wapres pun memberikan arahan agar Kementerian Tenaga Kerja dapat semakin meningkatkan performa ini dengan membangun setidaknya 1 unit pelaksana di setiap provinsi di Indonesia.

“Kementerian Ketenagakerjaan agar mempercepat program transformasi BLK dengan membangun 1 Provinsi 1 Unit Pelaksana Teknik Pusat (UPTP), sehingga pembinaan dan pelatihan berjenjang dapat dilakukan ke UPT Daerah dan BLK Komunitas binaannya. Saat ini baru terdapat 21 UPTP tersebar di 16 provinsi, maka perlu didorong sinergi Kemenaker dengan Pemda, termasuk dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung realisasi BLK UPTP, baik sisi kuantitas dan juga kualitasnya,” tutur Wapres memberikan arahan.

Wapres pun mengungkapkan bahwa transformasi BPVP harus semakin nampak dalam penyelenggaran program dan pelatihan vokasi yang diberikan. Selain itu, program yang diberikan juga harus ‘ramah’ bagi seluruh peserta dengan beragam latar belakang. Sebab, pelatihan yang didapat di BPVP merupakan modal awal yang akan diaplikasikan oleh peserta di masyarakat.

“Kualitas maupun cakupan pelatihan, khususnya bagi para petani/peternak setempat, termasuk penyandang disabilitas, agar terus ditingkatkan. Bekal pelatihan ini sangat penting untuk menciptakan pribadi-pribadi yang mandiri, bahkan nantinya dapat turut berkontribusi di tengah masyarakat,” imbau Wapres.

Dari sisi pertanian, sebagai salah satu dari 10 lokasi dengan keadaan tanah yang subur, BPVP Lembang juga diminta untuk meningkatkan pelatihan seputar digitalisasi pertanian, baik on-farm maupun off-farm.

“Kita ingin para petani/peternak tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga mampu memasarkan hasil pertanian dan peternakan serta menjangkau pasar yang lebih luas,” ungkap Wapres.

“Saya melihat pola pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian tersebut mampu mengangkat taraf hidup masyarakat. Pola ini patut kita dukung, termasuk dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang berkualitas dan tepat sasaran. Saya minta Balai Latihan Bandung Barat ini dapat menggandeng pesantren-pesantren di sekitar Bandung untuk semakin menumbuhkan santripreuneur,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi atas seluruh program yang telah dilaksanakan dan predikat baik yang didapat pada tahun 2021. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang telah berkomitmen dan berkontribusi dalam mengelola serta mengembangkan pelatihan vokasi agar tetap selaras dengan potensi dan kearifan lokal, khususnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Ke depan, diharapkan kontribusi baik ini dapat diduplikasi di wilayah lain di Indonesia agar manfaat yang diberikan semakin besar bagi masyarakat.

“Kita patut apresiasi pelayanan di BLK Lembang atau BPVP Bandung Barat yang mendapat predikat “BAIK” pada tahun 2021. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk menciptakan inovasi-inovasi pelatihan vokasi, sesuai kebutuhan masyarakat setempat maupun dunia industri yang pasti terus berkembang,” pungkas Wapres.

Hadir secara luring dalam acara ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Plt. Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, dan para peserta pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas seluruh Indonesia yang hadir secara luring dan daring.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (NN/RJP, rls)