Muzani Sampaikan Perintah Prabowo Agar Menangkan Supian-Chandra di Pilkada Depok

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan pesan khusus untuk jajarannya agar memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah pada Pilkada Depok 2024.

Pesan dari Ahmad Muzani, yang merupakan kepanjangan tangan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Kota Depok, Nuroji.

“Sekjen DPP Partai Gerindra, Pak H. Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Partai Gerindra, sebagai salah satu partai pengusung Supian-Chandra, harus mengeluarkan seluruh potensi untuk mewujudkan kemenangan di Pilkada Kota Depok,” ujar Nuroji, Kamis (10/10/2024).

Nuroji menambahkan bahwa seluruh struktur DPC, PAC, anak ranting, anggota DPRD, koalisi partai pengusung, simpatisan, dan relawan diharapkan mampu mengantarkan kemenangan bagi pasangan Nomor Urut 2, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah.

“Semangat perubahan harus terus digaungkan kepada masyarakat Kota Depok, yang selama ini jenuh dengan penguasa,” katanya.

Lebih lanjut, Nuroji menyatakan bahwa pasangan calon Nomor Urut 2, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan Kota Depok untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan.

“Supian-Chandra memiliki latar belakang dan pengalaman yang diyakini mampu menangani persoalan di Kota Depok,” ungkapnya.

Anggota DPR RI tersebut menjelaskan bahwa banyak ide inovatif yang menjadi program unggulan pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah, yang berpihak pada warga Kota Depok.

“Misalnya, mereka menawarkan gratis PBB untuk NJOP di bawah Rp100 juta. Ini adalah program yang sangat pro rakyat, di mana Supian-Chandra ingin memastikan warga tidak mampu bisa terbantu, bukan sekadar menambah PAD dari pajak. Terkait PAD, Supian-Chandra akan mencari sumber lain, yang sangat luar biasa,” terangnya.

Selain itu, Nuroji juga mengungkapkan bahwa banyak pengurus lingkungan, seperti Ketua RT dan RW, mengeluhkan tidak mendapatkan anggaran pembangunan dari musrenbang kelurahan.
“Padahal, warga di lingkungan mereka juga membutuhkan pembangunan dan sama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak,” jelasnya.