Politik
Perbedaan Biaya Haji, Abdul Wachid Usulkan Solusi untuk Jemaah Jawa Timur
Published
2 tahun agoon
Komisi VIII DPR RI menemukan perbedaan biaya pelunasan haji antar daerah di Indonesia. Wakil Ketua Komisi VIII, Abdul Wachid, mengungkapkan bahwa biaya pelunasan haji di Jawa Timur lebih mahal dibandingkan daerah lainnya.
“Pelunasan haji di Jawa Timur sekitar Rp 55 juta hingga Rp 60 juta. Jadi, jika ada tabungan 25 juta, masih kekurangan 35 juta. Kami baru mendengar ini,” ujar Abdul Wachid setelah pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur di Surabaya, Rabu (26/2/2025).
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati biaya haji yang harus ditanggung jamaah pada tahun 2025 sebesar Rp 55.431.750,78, yang lebih murah sekitar Rp 600.000 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 56.046.172.
Abdul Wachid menjelaskan, perbedaan biaya ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya biaya penerbangan. Penerbangan haji dari Surabaya menggunakan pesawat Triple Seven yang harus melakukan technical landing di Kualanamu, menyebabkan pesawat harus terbang dua kali dan menambah biaya avtur.
“Penerbangan dari Surabaya menggunakan pesawat Triple Seven, yang memerlukan technical landing. Ini membutuhkan biaya tambahan karena pesawat harus terbang dua kali, mengisi avtur separuh dari Surabaya, dan separuh lagi dari Kualanamu,” jelasnya.
Komisi VIII DPR RI berencana mencari solusi untuk masalah ini, salah satunya dengan memperpanjang landasan pacu Bandara Juanda Surabaya agar pesawat bisa mendarat dan lepas landas secara langsung tanpa perlu melakukan technical landing.
“Kami akan mencari solusi agar biaya haji di Surabaya bisa lebih terjangkau. Salah satunya adalah memperpanjang landasan pacu Bandara Juanda, agar pesawat Triple Seven bisa langsung lepas landas dan mendarat di Surabaya,” pungkasnya.
You may like
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Dugaan Markas Judol di Kompleks TNI Cijantung, Taufiq R Abdullah Minta Diusut Tuntas
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...
Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...
Ahmad Basarah Desak Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif...
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Sufmi Dasco Ahmad: Kado Terindah untuk Buruh
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi para pekerja dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang...
Adang Daradjatun Pastikan Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun memastikan seluruh aspirasi masyarakat, ahli, hingga pemikiran kritis mahasiswa akan diserap secara konkret...

