Connect with us

Pemerintahan

Permudah Akses Permodalan Masyarakat, Pemerintah Terus Perbanyak BWM

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Salah satu hambatan klasik masyarakat khususnya masyarakat kecil saat ingin membangun usaha adalah sulitnya memperoleh akses permodalan. Terlebih bagi mereka yang tidak bankable, karena tidak memiliki aset sebagai jaminan apabila ingin mendapatkan pinjaman modal dari bank-bank besar.

Untuk itulah, kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai lembaga keuangan mikro syariah diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat yang memiliki prospek usaha tetapi sulit mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal.

“Nah ini untuk mengungkit mereka supaya nanti bisa berhubungan dengan bank melalui BWM yang pengelolaannya di bawah OJK dan sekarang ini (jumlahnya) sudah mencapai 62 (unit),” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai meresmikan BWM Pesantren Modern Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta, Kamis (24/03/2022).

BWM ini, sambung Wapres, banyak ditempatkan di pesantren-pesantren adalah sebagai upaya mewujudkan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat.

“Kenapa di pesantren? (Agar) selain menjadi tempat pendidikan agama dan pencipta ulama, juga diharapkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan bantuan baik yang menyangkut sektor keuangan maupun juga sektor riil seperti pertanian atau industri, industri kecil, dan lain sebagainya,” terangnya.

Advertisement

Sebelumnya, saat memberikan sambutan pada peresmian BWM Pesantren Modern Pondok Karya Pembangunan, Wapres menyebutkan bahwa eksistensi BWM tidak berhenti pada penyediaan modal bagi masyarakat kecil.

“BWM juga ditujukan untuk memberdayakan komunitas dengan pola pendampingan serta mendorong pengembangan dana sosial Islam melalui optimalisasi potensi zakat dan wakaf,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Wapres meminta agar BWM dipetakan menjadi rintisan sekaligus alat ungkit untuk menumbuhkembangkan pengusaha kecil agar nantinya mampu menjadi nasabah bank syariah umum.

“Jadi, kita dorong dulu supaya nanti bisa berkaitan. Melalui upaya ini diharapkan akan tercipta banyak kendaraan (lembaga keuangan mikro) di industri keuangan Indonesia yang nantinya akan dapat dibarengi dengan penumpang-penumpang (nasabah/pengusaha kecil) yang berkualitas,” harapnya.

“Pengusaha kecil itu jangan terkena stunting, stunting itu artinya kerdil terus maka harus didorong, dikembangkan,” tegasnya.

Advertisement

Lebih jauh, Wapres berpesan bahwa untuk mengembangkan BWM terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, BWM harus dikelola dengan baik dan profesional, dipertahankan kelangsungannya, serta dikembangkan kapasitasnya.

“Amanah yang diberikan harus dijaga. Modal awal harus dapat dikembangkan bukan justru dihabiskan. Jadi, jangan dikasih modal, habis. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dan nama baik pesantren, termasuk kredibilitas Pemda setempat,” pesannya.

Yang kedua, lanjut Wapres, ekosistem digitalisasi BWM agar terus dikembangkan.

“Saya mendapat laporan (adanya) sejumlah upaya sudah dilakukan, ada aplikasi BWM mobile, pengawasan dan perizinan secara online, akses informasi melalui BWM Info, serta akses pasar online melalui aplikasi BWM dan UMKM, dan juga aplikasi e-commerce lainnya. Berbagai inovasi ini harus terus didorong untuk menambah kemanfaatan bagi BWM dan para nasabahnya,” pintanya.

Sejalan dengan Wapres, pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan bahwa BWM merupakan bentuk kepedulian OJK kepada masyarakat agar dapat mengakses pembiayaan murah dan mudah dengan persyaratan yang tidak berbelit-belit.

Advertisement

“Dan ini bisa membantu program pemerintah dalam rangka memperluas lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat,” tuturnya.

Adapun alasan dipilihnya bentuk lembaga keuangan syariah dan ditempatkan di pesantren, kata Wimboh, karena masyarakat di sekitar pesantren yang jumlahnya sangat banyak perlu akses keuangan yang berbasis syariah.

“Sekarang ini baru 62 tapi terus akan kita tingkatkan. Dengan cara demikian, masyarakat bisa pembiayaan murah, kita bina bagaimana bisa berproduksi sendiri dengan lebih baik dan penjualannya kita masukkan dalam ekosistem digital melalui e-commerce,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Wimboh, BWM berbasis pesantren tidak hanya memberikan akses permodalan usaha masyarakat tetapi juga membantu mempercepat dan memperluas penjualan hasil usahanya.

“Ini adalah bentuk kepedulian kita kepada masyarakat agar bisa mengakses pembiayaan dan penjualannya juga,” pungkasnya. (EP-rls)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...