Connect with us

Jabodetabek

Presiden Jokowi: Segera Keluar dari Jebakan Pengekspor Bahan Mentah

Published

on

JAKARTA – Presiden RI Jokowi Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia harus segera keluar dari jebakan sebagai negara pengekspor bahan mentah.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Pabrik Industri Baterai Kendaraan Listrik PT HKML Battery Indonesia, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, (15/09/2021) pagi.

“Strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Melepaskan ketergantungan pada produk-produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan, sehingga bisa memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi,” ujarnya.

Presiden menambahkan, Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi dan industrialisasi.

Indonesia harus menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi.

Advertisement

“Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi,” ujarnya.

Diungkapkan Kepala Negara, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

Dengan potensi luar biasa tersebut dan didukung manajemen pengelolaan yang baik, diperkirakan dalam 3-4 tahun ke depan Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel, seperti baterai litium, baterai listrik, dan baterai kendaraan listrik.

“Hilirisasi  industri nikel akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan. Jika diolah menjadi sel baterai nilainya bisa meningkat enam sampai tujuh kali lipat. Dan, jika menjadi mobil listrik akan meningkat lebih besar lagi nilai tambahnya, yaitu sebelas kali lipat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi struktural untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha di tanah air.

Advertisement

“Pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha, para investor, untuk mengembangkan usahanya di negara kita, Indonesia. Pemerintah juga terbuka atas berbagai inisiatif kerja sama dengan negara-negara sahabat,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...