Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Sumbangkan 20 Ribu Hektare Lahan Pribadi di Aceh untuk Konservasi Gajah

Published

on

World Wide Fund for Nature (WWF) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 10.000 hektar lahan di Aceh sebagai wilayah konservasi gajah. Permintaan ini disampaikan oleh WWF saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Inggris beberapa waktu lalu, tepatnya saat pertemuan dengan Raja Charles III.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa WWF mengajukan permintaan tersebut dalam pertemuan yang dihadiri oleh pihak WWF.

“Pak Prabowo ketika bertemu dengan Raja Inggris, yang ada juga WWF di sana dan WWF meminta kepada Pak Prabowo untuk ada wilayah konservasi gajah. Waktu itu diminta 10.000 hektar di Aceh untuk wilayah konservasi gajah,” kata Hasan, Senin (2/12/2024).

Menanggapi permintaan itu, Prabowo tidak hanya menyetujui, tetapi malah menawarkan lebih dari yang diminta. Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo bersedia menyediakan 20.000 hektar lahan miliknya sendiri untuk tujuan konservasi gajah.

“Pak Prabowo bilang tidak 10.000 (hektar). Pak Prabowo kemudian menyumbangkan lahan beliau sebesar 20.000 hektar untuk konservasi gajah yang nanti akan dikelola oleh WWF,” jelasnya.

Advertisement

Rencana ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung upaya pelestarian satwa liar, khususnya gajah, yang saat ini menghadapi ancaman kehilangan habitat. Lahan yang disumbangkan ini rencananya akan dikelola oleh WWF untuk menjaga kelestarian gajah di Aceh.

Kunjungan kerja Prabowo ke Inggris juga menghasilkan komitmen investasi besar, dengan nilai mencapai US$ 8,5 miliar (sekitar Rp 135 triliun). Komitmen investasi ini didapat setelah Prabowo bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar. Presiden Prabowo menegaskan bahwa hasil tersebut menunjukkan optimisme para pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia.

“Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi US$ 8,5 miliar. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita,” ujar Presiden Prabowo, Jumat (22/11/2024).

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...