Rachel Maryam Komitmen Meningkatkan Kesejahteraan Prajurit dan Memperkuat Peran TNI di Kancah Global

Anggota DPR RI, Rachel Maryam membawa misi agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat diperhitungkan di kancah global. Dalam momen HUT ke-79 TNI, Rachel menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan kesejahteraan prajurit dari kursi parlemen.

“Kita ingin agar TNI diperhitungkan di tingkat internasional, baik dari sisi kualitas maupun keunggulan prajurit, sehingga dapat membawa nama baik bangsa,” ungkap Rachel Maryam, Selasa (8/10/2024).

Sejak tahun 1957, TNI telah tergabung dalam misi perdamaian dunia untuk membantu menangani konflik internasional. Indonesia secara rutin mengirimkan pasukan militernya sebagai bagian dari komitmen dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kontingen pasukan perdamaian Indonesia, dikenal sebagai Kontingen Garuda (Konga), saat ini terdiri dari sekitar 1.800 personel yang tersebar di enam misi perdamaian di negara-negara rawan seperti Haiti, Kongo, Sudan, Lebanon, Liberia, dan Sudan Selatan.

Rachel, yang sebelumnya bertugas di Komisi I DPR, menyatakan akan terus memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI.

“Kita ingin prajurit TNI hidup dalam keadaan sejahtera dan layak,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran TNI dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, serta membantu perdamaian dunia sesuai cita-cita bangsa.

“Mereka telah berjuang untuk kedaulatan bangsa dan negara,” tambahnya.

Usai memperingati HUT TNI ke-79 pada 5 Oktober lalu, Rachel berharap semua prajurit dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. “TNI semakin kuat, solid, dan profesional sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Rachel juga menunggu arahan dari Fraksi Gerindra terkait penempatannya di Komisi I, yang mencakup bidang pertahanan, hubungan internasional, intelijen, dan komunikasi informatika. Jika kembali ditugaskan, ia siap membawa visi dan misi presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Selain itu, Rachel menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam mendukung Palestina, menyatakan bahwa hal tersebut adalah konsensus di Komisi I.

“Semua fraksi sepakat mendukung Palestina,” tutupnya.