Connect with us

Politik

Rahayu Saraswati: Indonesia Butuh Kantor Berita Flagship untuk Sumber Informasi Resmi

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan kantor berita unggulan atau flagship yang dapat menjadi sumber informasi resmi utama. Saat ini, Indonesia memiliki tiga media massa negara, yaitu TVRI, RRI, dan ANTARA, yang bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI. Namun, menurut Rahayu, tidak ada salahnya jika Indonesia memiliki lebih dari satu kantor berita flagship.

“Ada negara seperti Amerika yang memiliki dua media besar, Fox News dan CNN. Kita juga perlu memiliki suara resmi yang bisa dipercaya, diandalkan, dan menjadi acuan utama,” ujar Rahayu di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Komisi VII DPR RI, yang membidangi sektor industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, berharap Indonesia memiliki kantor berita yang setara dengan BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang) yang menjadi corong informasi utama di negara tersebut.

Sara juga menekankan pentingnya kantor berita unggulan untuk mengatasi penyebaran hoaks dan memastikan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat.

“Penting bagi media untuk membantu menyampaikan kebijakan pemerintah dengan baik, sebagai bagian dari sosialisasi,” tambahnya.

Advertisement

Selain itu, kantor berita juga dapat mendukung pertumbuhan sektor UMKM dengan mempromosikan produk-produk lokal ke pasar internasional. Rahayu menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan dan dikenal dunia.

Komisi VII DPR RI kini tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia, yang akan menjadi dasar pengembangan regulasi media di Indonesia.

“Visi yang kami sepakati adalah Indonesia membutuhkan kantor berita flagship,” tandasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik4 menit ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik6 menit ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik2 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik2 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik2 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik3 jam ago

Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​ Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​
Politik3 jam ago

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...

Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
Politik3 jam ago

Ahmad Basarah Desak Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif...

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh
Politik3 jam ago

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Sufmi Dasco Ahmad: Kado Terindah untuk Buruh

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi para pekerja dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang...

Adang Daradjatun: Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset Adang Daradjatun: Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset
Politik3 jam ago

Adang Daradjatun Pastikan Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun memastikan seluruh aspirasi masyarakat, ahli, hingga pemikiran kritis mahasiswa akan diserap secara konkret...