Raker & RDP Komisi II DPR: Azis Subekti Desak Percepatan PSU dan Mitigasi Pilkada Serentak

Jakarta, 27 Februari 2025 – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilakukan di berbagai daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Dalam rapat tersebut, Azis mengkritisi pelaksanaan Pilkada Serentak yang dinilai menghadapi banyak kendala karena dijalankan secara bersamaan.

“Memang kita tidak bisa pungkiri, Pilkada serentak ini untuk yang kedua kalinya dan diikuti paslon yang banyak. Sehingga energi teman-teman penyelenggara terserap di waktu yang sama. Pengalamannya belum punya, makanya terjadi berbagai masalah yang hari ini muncul,” jelasnya.

Salah satu hal yang disorotinya adalah kurangnya mitigasi risiko yang matang. “Saya melihat mitigasi ini lupa untuk dilakukan oleh teman-teman secara mendetail, terutama hal-hal yang terkait yang disampaikan oleh Pak Taufan Pawe bahwa kebanyakan itu adalah kasus administratif yang menyebabkan diskualifikasi calon.” tegasnya.

Terkait PSU yang akan dilakukan di berbagai daerah, Azis meminta agar penyelenggara yang sebelumnya bertanggung jawab atas Pilkada yang bermasalah tidak lagi diberi wewenang untuk menggelar PSU.

“Kalau orang sudah melaksanakan dan kemudian bermasalah, jangan dikasih tanggung jawab lagi. Yang bagus menurut saya, penyelenggara-penyelenggara yang akan melakukan PSU, apalagi PSU di seluruh TPS dia langsung diambil alih oleh komisioner yang ada di atasnya. Jadi kalau Kabupaten diambil provinsi, kalau provinsi diambil pusat. Jadi supaya apa, krisis kepercayaan pada penyelenggaraan tidak terjadi,” paparnya.

Azis juga menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan PSU agar segera terpilih pemimpin daerah yang legitimate.

“Berdasarkan situasinya masing-masing, berdasarkan amar putusan yang ada, diberikan waktu kepada penyelenggara untuk melaksanakan PSU sesuai dengan waktu maksimal oleh MK. Jadi itu adalah waktu maksimal. Tetapi waktu maksimal ini kan harus disesuaikan dengan kemampuan untuk ketersediaan anggaran maupun si pelaksananya. Nah, kami berharap bahwa KPU dan Bawaslu ini juga mengakomodir pelaksanaan untuk PSU itu sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” katanya.

Ia berharap bahwa PSU dapat berjalan dengan baik, transparan, dan tidak meninggalkan polemik yang bisa merugikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan PSU. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan mitigasi yang lebih matang, Azis optimistis bahwa Pilkada Serentak ke depan dapat berjalan lebih baik dan minim permasalahan.