Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas K/L 50%, Titiek Soeharto Minta Anggaran Sektor Kelautan dan Perikanan Tidak Ditekan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menerbitkan arahan penghematan anggaran melalui surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024. Surat tersebut ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Sri Mulyani memutuskan untuk memotong anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) sebesar minimal 50 persen untuk tahun anggaran 2024, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi belanja melalui realokasi anggaran.

Namun, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar tidak merealokasi anggaran yang menyentuh masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya untuk anggaran tahun 2025.

Permintaan tersebut disampaikan Titiek saat membuka rapat kerja Komisi IV dengan Menteri KP di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Titiek menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk menjaga komitmen agar tidak merealokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan, mengingat banyaknya tantangan ekonomi yang dihadapi sektor ini.

Dalam paparan Menteri KP, target KKP untuk tahun 2025 antara lain adalah produksi perikanan mencapai 24,58 juta ton, nilai tukar nelayan antara 105-108, serta pertumbuhan PDB sektor perikanan mencapai 4-6 persen. Selain itu, ekspor hasil perikanan ditargetkan mencapai US$ 6,25 miliar, produksi garam 2,25 juta ton, dan luasan konservasi perairan mencapai 30 hektar.