Politik
Sugiat Santoso Apresiasi Pembentukan Kementerian HAM dan Dorong Kolaborasi Penuntasan Kasus HAM
Published
2 tahun agoon
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi pembentukan Kementerian HAM di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya menunjukkan keseriusan Presiden dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan HAM.
“Ini dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian HAM yang diharapkan dapat berkolaborasi dengan komunitas HAM untuk pembangunan hak asasi manusia,” ujarnya di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Sugiat juga berharap Komnas HAM bekerja sama dengan Kementerian HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang belum tuntas, termasuk kasus Papua. Ia menegaskan Komisi XIII siap mengawal penyelesaian isu tersebut.
“Kami berharap Komnas HAM dan Komisi XIII dapat menginisiasi peta jalan damai untuk Papua,” tambahnya.
Terkait efisiensi anggaran, Sugiat mengungkapkan bahwa meski efisiensi penting, kebijakan krusial tetap harus diprioritaskan. Ia juga mendorong pemanfaatan era digital dan kolaborasi dengan lembaga lain untuk memaksimalkan fungsi Komnas HAM.
Sugiat menekankan pentingnya menuntaskan aduan masyarakat agar mereka merasakan kehadiran negara dalam membela hak mereka. Ia mengungkapkan ada tiga isu terbesar dalam aduan yang diterima Komnas HAM, yakni terkait kepolisian, pemerintah, dan korporasi swasta.
“Kami minta Komnas HAM membuat dashboard data aduan untuk memudahkan pemantauan dan penuntasan kasus,” terangnya.
“Komisi XIII siap membantu menyelesaikan aduan yang melibatkan polisi, pemerintah daerah, dan korporasi swasta,” pungkasnya.
You may like
Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Kamarudin Watubun: Perlu Teknis yang Jelas
Jamaluddin Idham, Meniti Jalan Pengabdian dari Nagan Raya hingga Senayan
BK DPR RI Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja
Amelia Anggraini Tekankan Pentingnya Kejelasan Norma dalam RUU KKS
Tekankan Tertib Administrasi, Aria Bima Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga
Puteri Komarudin Dorong BPK RI Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Bambang Patijaya Usulkan Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Sugeng Suparwoto: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Kamarudin Watubun: Perlu Teknis yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah...
Jamaluddin Idham, Meniti Jalan Pengabdian dari Nagan Raya hingga Senayan
Jamaluddin Idham, S.H., M.H. merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I. Politikus PDI Perjuangan ini...
BK DPR RI Sambut Peserta MagangHub, untuk Siapkan SDM Unggul Dunia Kerja
Badan Keahlian (BK) DPR RI secara resmi menerima peserta MagangHub Kemnaker RI Angkatan 2 Batch II dari berbagai perguruan tinggi...
Amelia Anggraini Tekankan Pentingnya Kejelasan Norma dalam RUU KKS
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan...
Tekankan Tertib Administrasi, Aria Bima Cermati Optimalisasi Aset Daerah dalam Penguasaan Pihak Ketiga
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti pentingnya pengamanan, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jambi...
Puteri Komarudin Dorong BPK RI Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk...
Bambang Patijaya Usulkan Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya,...
Sugeng Suparwoto: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim...
Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor....
Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq R Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten...

