Connect with us

Politik

Taufan Pawe, Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD di Sulsel

Published

on

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan fiskal dan tata kelola pemerintahan, khususnya di Dapilnya, di Sulawesi Selatan (Sulsel). Komitmen tersebut diutarakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (6/10/2026).

Politisi yang juga berkiprah di Badan Anggaran (Banggar) DPR, menjelaskan salah satu perjuangan untuk dapilnya adalah meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga beban gaji PPPK ditanggung oleh APBN>

“Jadi saya kebetulan di Banggar memperjuangkan bagaimana daerah itu kondisi fiskalnya cukup disehatkan. Dengan beban penganggaran di APBD yaitu untuk P3K itu ditanggung oleh negara,” paparnya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan pengalihan beban gaji tersebut masih akan dilakukan secara bertahap. Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tekanan fiskal berat akibat kewajiban efisiensi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, yang mengancam nasib sekitar 1.500 pegawai.

Atas tekanan fiskal tersebut dilakukan penyesuaian anggaran, di mana Pemprov Sulsel memangkas TPP ASN sebesar 20 persen mulai 2026. Selain itu, ribuan PPPK di Sulsel menghadapi risiko dirumahkan atau kontrak tidak diperpanjang. Meskipun demikian, Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran gaji PPPK ke APBN 2027. Gubernur Sulsel pun telah menyetujui penarikan gaji pokok PPPK guru dan nakes ke APBN. Langkah ini diharapkan meringankan beban fiskal daerah secara signifikan.

Advertisement

Selain memperjuangkan peningkatan dana transfer, Taufan menyoroti sangat krusialnya tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) di Sulsel.

Berkaca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, aset tetap Pemprov Sulsel menyentuh angka yang fantastis, yakni Rp17,97 triliun pada tahun 2025. Legislator Partai Golkar itu menegaskan bahwa aset adalah gerbang utama masuknya investasi untuk ketahanan fiskal daerah.

“Karena biarpun bagaimana aset daerah itu adalah indikator entry point, pintu masuk, perkuatan fiskal daerah. Percayalah, kalau aset daerah tidak dikelola dengan baik maka di situ terkait kepastian hukum dan keadilan,” tegasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...