Connect with us

Politik

Timwas Haji DPR Maman Imanul Haq Pastikan Layanan Haji Kemenag yang Ramah Lansia Berjalan Baik

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq saat diwawancarai Tim Parlementaria setibanya di Kota Jeddah, Arab Saudi, (19/6/2023). Foto: Jaka/nr

Tim Kunjungan Kerja Pengawas Haji DPR RI akan memastikan betul sampai sejauh mana pelayanan jemaah haji khususnya para Jemaah Haji Lansia itu sudah terlayani dengan baik oleh Kementerian Agama RI. Pasalnya, Kementerian Agama telah menetapkan tagline ‘Haji Ramah Lansia’ untuk penyelenggaraan ibadah haji 1444H/2023 M, dikarenakan ada lebih dari 67.000 jemaah haji yang berusia 65 tahun ke atas pada pelaksanaan haji 2023.

Jumlah itu adalah 30% dari total kuota haji reguler Indonesia yang mencapai 203.320, apalagi Dengan adanya penambahan 8.000 kuota, maka jumlah jemaah lansia juga akan bertambah. “Karena hari ini tagline kita haji ramah lansia, maka kita ingin mengecek di lapangan, apakah betul-betul jemaah lansia ini sudah dilayani dengan baik atau masih ada kekurangan yang masih perlu kita perbaiki,” ujar Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq di Kota Jeddah, Arab Saudi, (19/6/2023).

“Dari hasil temuan yang kita dapatkan di lapangan, kita juga akan melakukan rapat langsung dengan Kemenag di Mekah. Semua masukan jemaah dari Madinah maupun Mekkah ini akan menjadi masukan kita untuk perbaikan, termasuk bagi para jemaah haji nanti di kloter terakhir yang dari Mekah tapi belum ke Madinah,” imbuh Maman.

Politisi F-PKB ini menambahkan, selain itu, kami juga akan melakukan peninjauan kebeberapa titik yang menjadi pelayanan untuk jemaah haji Indonesia. Misalnya, sampai sejauh mana ketersediaan maktab dan juga ketersediaan katering yang diterima oleh jemaah haji serta kesehatan disana.

“Kunjungan ini juga sekaligus mengklarifikasi berita-berita yang kita terima misalnya ada maktab yang tidak sesuai dan juga ada makanan yang terlalu sedikit, itu bisa kita klarifikasi apa persoalannya utamanya. Sehingga kejadian-kejadian yang merugikan jemaah haji kita tidak terulang kembali pada haji berikutnya,” pungkas Legislator Dapil Jabar VIII ini.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...