Tingkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda, Jabar Gandeng BPKP

KOTA DEPOK- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat MoU dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat mengenai Program Pelaksanaan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah. 

Dalam MoU yang dilakukan di Kota Depok, pada Rabu (2/12/2020) tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat langsung diwakili Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil sementara dari BPKP langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Mulyana.

MoU dilakukan serentak oleh provinsi lain dan perwakilan BPKP masing-masing, disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Tito Karnavian dan Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh melalui telekonferensi. 

Kesepakatan Pemda Provinsi Jabar dan BPKP tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor: 80/AR.06.03/INSPT dan Nomor: PRJ-65 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Nota kesepakatan dimaksudkan sebagai upaya sinergi program dan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemda yang tujuannya memperkuat sinergi dalam rangka penyelenggaraan pemda yang akuntabel dengan dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang kapabel.  

Ruang lingkup kesepakatan meliputi supervisi kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, dan supervisi tata kelola keuangan dan pembangunan daerah. 

Menurut Mendagri, Tito Karnavian, MoU antara pemda dan BPKP penting karena pandemi Covid-19 mengubah rencana program pembangunan daerah berubah.

“Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan banyak juga yang belum sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diasistensi BPKP agar pertanggungjawabannya baik,” ucapnya.

Tito mengatakan, jal yang harus dilakukan pemda untuk memulihkan ekonomi saat pandemi adalah cepat-cepat memanfaatkan APBD untuk belanja barang dan jasa dengan prioritas sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi karena pencairan APBD dapat menstimulus pergerakan ekonomi daerah. 

“Lelang barang dan jasa harus dilakukan sejak awal anggaran dan merata sampai bulan-bulan berikutnya, jangan menunggu penyerapan di akhir tahun. Jangan ditumpuk di kuartal empat. Kenapa? Karena kita memerlukan recovery semenjak awal tahun (2021), artinya di awal tahun harus ada belanja yang signifikan di kuartal satu semenjak Januari,” katanya. 

Sementara itu, Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh mengingatkan, selain harus cepat, belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ) di masa pandemi harus melibatkan peran serta pengawasan APIP. 

“BPKP mendorong pengawalan PBJ bidang kesehatan melalui bimtek atau sosialisasi kepada APIP daerah. APIP perlu mendampingi dan mengawasi pelaksaan PBJ agar lancar, efektif, dan tetap akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa akan tetap dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan APIP,” tuturnya. (Parno)