Connect with us

Politik

Titik Api Masih di Atas 1.500, M. Husni Dorong Percepatan Penanganan Karhutla Sumsel

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Kebakaran yang terus berulang tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, penerbangan, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Husni usai meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (10/10/2026). Ia menilai dampak karhutla harus segera ditangani, terutama karena asap kebakaran dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, termasuk di Kota Palembang yang relatif dekat dengan kawasan terdampak.

“Tentunya kita, kami Komisi VIII ingin sesegera mungkin kebakaran hutan ini cepat teratasi,” ujar Husni.

Ia menjelaskan, penanganan karhutla memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan bencana lain, seperti gempa bumi, yang umumnya memiliki periode tanggap darurat lebih terukur. Pada karhutla, durasi penanganan sangat bergantung pada kondisi api dan luas wilayah yang terbakar.

“Kalau masalah kebakaran hutan, selama api itu belum padam, selama penyebaran api masih masif, itu tidak bisa ditentukan kapan selesainya. Jadi, kebakaran hutan ini biasanya diselesaikan ketika sudah memasuki musim hujan,” jelasnya.

Advertisement

Husni mengapresiasi upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Selatan dalam menangani karhutla. Berdasarkan data titik api yang dilihatnya saat kunjungan, jumlah titik api masih berada di atas 1.500 titik, meskipun telah menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai lebih dari 2.000 titik.

Meski menunjukkan tren penurunan, ia mengingatkan agar upaya penanganan tidak mengendur. Karhutla yang berkepanjangan dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama penyakit pernapasan.

“Ini tentunya memang kita tahu terjadi penurunan dari kemarin, 2.000 lebih. Namun, harus sesegera mungkin teratasi karena akan menimbulkan penyakit-penyakit lain, seperti sesak napas dan lain sebagainya,” tambah Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, Husni menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari BPBD dan BNPB, Kementerian Kehutanan, dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, hingga TNI dan Polri. Koordinasi dan sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat agar upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran berjalan lebih efektif.

Ia juga menyoroti peran sektor perkebunan dalam mengantisipasi kebakaran. Menurutnya, perusahaan perkebunan berskala besar perlu menyediakan sumber air, antara lain melalui pembangunan embung atau kolam penampungan, untuk mendukung upaya pemadaman saat kebakaran terjadi.

Advertisement

“Dari pihak dinas perkebunan, setiap perkebunan besar harus punya sumber-sumber air yang biasa disebut embung. Jadi, bila terjadi kebakaran, mereka bisa cepat mengantisipasinya,” pungkas Husni.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...