Connect with us

Politik

Tokoh Masyarakat, Kalangan Pesantren, dan Mahasiswa Minta Penegak Hukum Netral di Pilkada Banten

Published

on

Sejumlah tokoh, mahasiswa, kalangan pesantren, dan tokoh masyarakat ramai-ramai menyerukan netralitas penegak hukum di Pilkada Banten. Netralitas dinilai sebagai kewajiban untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan demokratis.rnForum Komunikasi Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) se-Kabupaten Serang, mengimbau aparat penegak hukum bersikap netral jelang Pilkada Banten 2024.rn“Kami meminta seluruh aparatur penegak hukum bersikap netral dalam Pilkada Banten tahun 2024,” kata Ustadz Dede Muizuddin, juru bicara pimpinan dan pengasuh ponpes se- Kabupaten Serang di Ponpes Ar-Robani kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).rn rnIa menilai, politik dan hukum adalah instrumen bernegara yang berbeda. Hukum tidak boleh mengintervensi pilihan politik masyarakat. “Biarkan warga Banten memilih calon pemimpinan daerah sesuai hati nuraninya, tanpa diintervensi pihak mana pun,” pungkasnya.rnSejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Banten juga menyerukan pengawalan Pilkada Serentak 2024. Aliansi BEM mengingatkan agar terjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan terutama aparat penegak hukum.rnJuru bicara Aliansi BEM Banten Gymnastiar mengatakan, mahasiswa akan mengawal pilkada dan memastikan terciptanya proses demokrasi yang bersih dan adil.rn”Kami, mahasiswa Banten, akan memastikan bahwa semua pihak, baik ASN, KPU, Bawaslu, maupun aparat penegak hukum, tetap netral dalam menjalankan tugasnya selama Pilkada Serentak ini. Netralitas penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Gymnastiar.rnSemantara itu, sejumlah tokoh agama, ormas Islam, dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten mendeklarasikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang damai.rn”Kami pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan ormas Islam se-Provinsi Banten, menyatakan deklarasi tokoh agama untuk Pilkada Banten damai aman dan tertib,” kata Ketua MUI Banten KH Bazari Syam.rnDalam deklarasi tersebut, MUI Provinsi Banten menyatakan akan mengajak pengurus majelis ulama Indonesia dan ormas Islam di semua tingkatan. “Semua harus berpartisipasi hadir dalam mewujudkan Pilkada Banten 2024 yang damai, demokratis, adil, dan jujur,” ujarnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...