Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Calon PNS Diminta Siapkan Uang Sebesar Rp750.000

Published

on

Muncul
surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara di media sosial. Dalam keterangan
tertera, Calon Pegawai Negeri Sipil diminta menyiapkan uang sebesar Rp750.000.
menanggapi informasi tersebut, BKN pun akhirnya melakukan klarifikasi dan
menyatakan bahwa surat tersebut tidak benar dan bukan produk BKN.

Selengkapnya
terdapat di penjelasan!

KATEGORI:
FABRICATED CONTENT

===

SUMBER:
MEDIA SOSIAL dan KERTAS SURAT

Advertisement

===

NARASI:

Sehubungan
dengan telah ditetapkannya Surat Pengantar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
Anggaran 2019, Bersama ini kami sampaikan pada Peserta Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang akan mengikuti
Pembekalan dari tanggal 26 dan 27 November 2019.

===

PENJELASAN:
Beredar sebuah surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara dengan klaim,
untuk para peserta Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menyiapkan uang sejumlah Rp750.000.
Surat tersebut juga berisi pemberitahuan tentang pembekalan CPNS di lingkungan
pemerintah provinsi, kota dan kabupaten yang akan diselenggarakan pada 26 dan
27 November 2019.

Advertisement

Menanggapi
informasi tersebut, pihak terkait pun akhirnya angkat bicara. BKN melalui media
sosial Instagram resmi milik mereka @bkngoidofficial menyatakan bahwa surat
tersebut bukanlah produk BKN.

Berikut
klarifikasi yang dikeluarkan oleh BKN:

#SobatBKN, kembali
beredar surat palsu yang lagi-lagi mengenai CPNS. Padahal seleksi CPNS itu
tidak dipungut biaya lho, kecuali biaya paket internet atau wifi yang digunakan
untuk mendaftar masing-masing

===

REFERENSI:

Advertisement

https://www.antaranews.com/berita/1134399/hoaks-surat-bkn-tentang-pembekalan-cpns-berbiaya-rp750000

https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...