Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Draf Revisi UU Ketenagakerjaan Hapus Cuti Haid

Published

on

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri membantah unggahan media sosial tentang isi draft revisi UU Ketenagakerjaan. Hanif menyatakan, unggahan di medsos berjudul “Arah Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahayakan buruh” merupakan hoaks.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

=============================================
Kategori : Konten yang Menyesatkan
=============================================

Beredar gambar yang diklaim sebagai revisi undang undang ketenagakerjaan yang salah satu poinnya adalah tentang penghapusan cuti haid.

Salah satu sumber yang cukup banyak dibagikan adalah dari akun facebook Persatuan Buruh (fb.com/suarakpbi)

Advertisement

Sumber : https://perma.cc/Q8LJ-A38V (Arsip) – Sudah dibagikan 816 kali saat tangkapan layar diambil.

=============================================

PENJELASAN

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri membantah unggahan media sosial tentang isi draft revisi UU Ketenagakerjaan.

Hanif menyatakan, unggahan di medsos berjudul “Arah Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahayakan buruh” merupakan hoaks.

Hanif juga menegaskan sampai saat ini pemerintah sama sekali belum mengeluarkan draft RUU Ketenagakerjaan. Ia juga mengatakan bahwa RUU yang sempat dipergunjingkan oleh para buruh Jumat siang sebagai aksi yang terkena hoaks.

Advertisement

“Ya yang revisi siapa. Kemakan hoaks karena ada draft yang gak jelas dari mana. Pemerintah belum mengeluarkan draft apa-apa,” ucap Hanif kepada wartawan usai konferensi pers bertajuk ‘Nota Keangan/RAPBN 2020’, di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenkeu, Jumat (16/8/2019).

Dalam postingan yang beredar di media sosial seperti WhatsApp hingga Instagram itu, tertulis sejumlah kategori pasal-pasal yang disoroti.

Di antaranya, definisi hubungan kerja, pemborongan, pesangon, hingga upah minimum. Namun, di dalamnya ada yang memang cukup kontroversial.

Sebut saja poin tentang cuti masa haid diisi dengan keterangan “Dihapuskan dengan alasan rasa nyeri dapat diatasi dengan obat nyeri”.

Lalu ada juga poin tentang fasilitas ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja yang juga diberi keterangan “Dihapuskan”.

Advertisement

Lalu poin mengenai PHK atas kesalahan berat diberi keterangan “Dimasukan Kembali”.

Disamping itu sejumlah pasal ada yang diduga melemahkan serikat buruh. Misalnya mogok kerja diberi keterangan “Pengetatan Prosedur dan Pembatasan Mogok Kerja”.

Lalu di sisi paling bawahnya diberi keterangan bersumber dari “Kemenkumham, Laporan Akhir Analisis san Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan (2018) dan berbagai sumber”.

Menanggapi hal itu, Hanif menegaskan, gambar mengenai poin-poin itu tidak benar. Ia menyatakan bahwa saat ini RUU Ketenagekerjaan masih berada dalam tahap kajian dan menyerap aspirasi.

“Pemerintah baru tahap melakukan kajian dan menyerap aspirasi dari segmentasi yang ada dari teman-teman serikat pekerja, dunia usaha, dan itu,” ucap Hanif.

Advertisement

Kendati Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah menyatakan kabar itu bohong (hoaks) namun para buruh tetap mewaspadai.

“Praktiknya kalau teman-teman ambil cuti haid, itu diintimidasi oleh atasan. Jadi pada saat udah ngambil cuti haid nih, besok masuknya udah dapat intimidasi,” kata Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih kepada Tirto, Sabtu (17/8/2019).

Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy mengingatkan pemerintah untuk tidak serta merta menghapus hak cuti menstruasi bagi buruh perempuan. Sebab nyatanya perusahaan tak memiliki fasilitas kesehatan memadai untuk memberikan pertolongan pertama pada perempuan yang menstruasi. Apalagi menurut Ellena cuti haid yang ada di Indonesia saat ini adalah bentuk pengakuan kesetaraan bagi perempuan.

REFERENSI :
https://tirto.id/beredar-kabar-cuti-haid-dihapus-menaker-sebut-hoaks-egr2
https://tirto.id/buruh-tetap-waspadai-penghapusan-cuti-haid-meski-katanya-hoaks-d9mq
https://money.kompas.com/read/2019/08/17/175627526/hoaks-draf-revisi-uu-ketenagakerjaan-yang-beredar-di-media-sosial?page=all
https://nasional.kontan.co.id/news/jangan-langsung-percaya-draf-uu-ketenagakerjaan-di-medsos-itu-hoaks
https://news.solopos.com/read/20190818/496/1012773/heboh-draf-revisi-uu-ketenagakerjaan-menaker-kemakan-hoaks-semua

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...