Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Gatot Nurmantyo Dicopot sebagai Panglima TNI karena Gagalkan Penyelundupan Senjata dari Cina

Published

on

Tidak ada sumber valid yang membuktikan pernyataan tersebut memang berasal dari Gatot Nurmantyo. Gatot Nurmayanto sendiri mengatakan pergantian Panglima TNI di penghujung 2017 itu merupakan hal yang wajar karena dia sudah menjabat panglima lebih dari 2 tahun.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

=============================================
Kategori : Konten yang Dimanipulasi
=============================================

Akun Muhammad Chandra (fb.com/muhammad.c.s.54) menunggah sebuah gambar yang menampilkan sosok mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dan juga tulisan ;

“Masih ingatkah kalian dulu saya pernah menangkap penyelundupan satu container senjata ilegal dari Cina, Beberapa bulan kemudian saya dicopot dari jabatan saya sebagai panglima. dari situ kalian harus paham siapa pun yang menentang dan menghalangi rencana busuk mereka untuk menghancurkan negeri ini akan dicopot”

Advertisement

Tulisan yang tercantum dalam gambar itu menggunakan sudut pandang orang pertama sehingga seolah merupakan kutipan dari perkataan Gatot.

Sumber : https://perma.cc/ZGS5-LVK5 (Arsip) – Sudah dibagikan 4.071 kali saat tangkapan layar diambil.

=============================================

PENJELASAN

Tim CekFakta Tempo menelusuri kutipan dalam gambar itu yang seolah merupakan pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo. Melalui mesin pencari Google, tidak ditemukan situs berita yang memuat artikel tentang Gatot yang memberikan pernyataan semacam itu.

Gatot memang pernah mengungkapkan isu soal penyelundupan 5 ribu senjata pada akhir 2017. Namun, berdasarkan penelusuran Tempo, tidak pernah disebutkan bahwa ribuan senjata itu berasal dari Cina.

Advertisement

Dikutip dari laman Kompas.com, pada 22 September 2017 atau beberapa bulan sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa ada institusi non-militer yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk pengadaan 5 ribu senjata api ilegal.

Tak lama kemudian, tepatnya pada 30 September 2017, sejumlah senjata milik Korps Brimob Polri tertahan di Gudang Kargo Unex Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah pasukan TNI pun mendatangi gudang kargo itu dalam rangka pengamanan. Namun, pada 5 Oktober 2017, Gatot membantah bahwa 5 ribu senjata api ilegal yang diungkapkannya itu adalah milik Polri. Menurut Gatot, kedua peristiwa itu terjadi secara kebetulan.

Dilansir dari laman VOA Indonesia, Polri mengakui bahwa senjata yang tertahan di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta diimpor untuk Korps Brimob Polri. Namun, menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto pada 30 September 2017, pengadaan senjata api itu sudah melalui proses anggaran dan prosedur yang sah.

Masuknya senjata itu, menurut Setyo, juga sudah sepengetahuan TNI, khususnya Badan Intelijen Strategis (BAIS). “Barang tersebut masuk ke wilayah pabean Bandara Soekarno-Hatta. Dankor Brimob sudah memberitahu dan meminta rekomendasi ke BAIS TNI. Prosedurnya memang demikian, untuk dikarantina dan dicek oleh BAIS TNI. Baru dikeluarkan rekomendasi oleh Bais TNI,” ujarnya.

Polri pun menyatakan jumlah senjata yang diimpor untuk Brimob tersebut bukan sebanyak 5 ribu pucuk, melainkan 280 pucuk dengan 5.932 peluru. Senjata itu berjenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dengan kaliber 40×46 milimeter. Senjata ini merupakan senjata untuk efek kejut yang diperlukan antara lain dalam menangani demonstrasi. Peluru yang bisa ditembakkan dengan senjata ini bermacam-macam, mulai dari peluru karet, peluru hampa, hingga peluru gas air mata.

Advertisement

Berdasarkan informasi dari VOA Indonesia, senjata itu berasal dari Bulgaria, bukan dari Cina, dan diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang didistribusikan ke Brimob dengan pesawat charter model Antonov AN-12 TB dari maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.

Isu Penyelundupan Senjata dari Cina

Terkait penyelundupan satu kontainer berisi senjata dari Cina, isu itu pernah beredar pada November 2018 di Facebook. Unggahan di Facebook itu berisi informasi bahwa telah ditemukan satu kontainer berisi senjata di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Unggahan itu juga menyebut 70 persen pekerja PT IMIP berasal dari Cina. Dalam unggahan itu tertulis, “Apakah ada kaitannya dengan isu terbongkarnya kasus impor 5 ribu pucuk senjata ilegal spek militer oleh Polri tahun lalu dari Cina?”

Koordinator Humas PT IMIP, Dedy Kurniawan, membantah isu soal penyelundupan senjata di perusahaannya tersebut. Menurut dia, informasi itu benar-benar hoaks sekaligus menggelikan. “Jangankan satu kontainer, satu pucuk senjata atau satu butir peluru organik saja sudah bikin geger,” ujarnya. Dedy juga mengklarifikasi bahwa jumlah karyawan dari Indonesia yang bekerja di PT IMIP mencapai 24 ribu orang. Adapun jumlah tenaga kerja asing hanya sekitar 2 ribu orang.

Alasan Pencopotan Gatot Nurmantyo

Advertisement

Dilansir dari situs Liputan6.com, pada 4 Desember 2017, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya mencopot Gatot dari jabatannya sebagai Panglima TNI, yakni lantaran usia Gatot sudah hampir memasuki masa pensiun. “Mekanisme normal saja karena Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang,” kata Jokowi.

Saat dicopot, Gatot masih memiliki waktu sekitar empat bulan sebelum memasuki masa pensiun. Gatot diberhentikan secara hormat sebagai Panglima TNI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Lantas, apa kata Gatot soal pemberhentiannya yang lebih cepat empat bulan sebelum masa pensiun? “Kita jangan meihat akhirnya, tapi seharusnya tanya dong berapa lama saya menjabat. Saya menjabat dua tahun lebih. Jadi ya sudah sewajarnya,” kata Gatot pada 8 Desember 2017.

REFERENSI :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/428/fakta-atau-hoaks-benarkah-gatot-nurmantyo-dicopot-sebagai-panglima-tni-karena-gagalkan-penyelundupan-senjata-dari-cina
https://news.detik.com/berita/d-3761594/diganti-4-bulan-sebelum-pensiun-jenderal-gatot-itu-wajar
https://www.liputan6.com/news/read/3106481/menguak-misteri-pemesanan-5-ribu-senjata-ilegal
https://www.voaindonesia.com/a/polri-akui-impor-ratusan-senjata/4051797.html
https://www.kominfo.go.id/content/detail/16378/hoaks-penyelundupan-senjata-di-morowali/0/laporan_isu_hoaks
https://nasional.kompas.com/read/2017/10/06/11224931/pernyataan-5000-senjata-ilegal-diarahkan-ke-polri-gatot-nurmantyo-jawab?page=all

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...