Turn Back Hoax: [SALAH] Gebrakan Menteri Kesehatan yang Baru

Informasi yang
beredar itu sudah dibantah oleh pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kepala
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 
Kementerian Kesehatan Widyawati menegaskan bahwa informasi dalam pesan
berantai tersebut tidak benar. Menurut dia, kabar yang sama seperti ini pernah
menyebar pada 2017 lalu. “Pesan tersebut juga bukan berasal dari Kementerian
Kesehatan atau BPJS Kesehatan,” kata Widyawati.

=====

Kategori: Fabricated
Content/Konten Palsu

=====

Sumber: Whatsapp
dan Facebook (Pertanyaan Anggota FAFHH @Lukman Andi)

https://www.facebook.com/groups/kabarhumbanghasundutan/permalink/570917123476286/?sale_post_id=570917123476286

Archive:

https://archive.md/QICfZ

https://archive.ph/h8xCn

=====

Narasi:

*GEBRAKAN MENTERI
KESEHATAN YG BARU DR TERAWAN*👍🏼👍🏼👍🏼

Pasien BPJS dalam
kondisi darurat bisa masuk DAN DITANGANI SECARA SERIUS DI rumah sakit manapun
TERMASUK RS BINTANG 5 tanpa harus membayar LEBIH DAHULU.

Dalam kondisi
darurat,

RS tidak boleh
tanya tentang pembayarannya. PASIEN KONDISI DARURAT harus ditangani RS sampai
maksimal baru bicara tentang Biaya.

Pasien Panduan
Bpjs…tidak wajib membayar sepeserpun walau RS bintang 5 tidak ikut BPJS.
Karena setelah melewati masa krisis, pasien dapat durujuk ke RS yg sdh
bergabung dg BPJS. dan Rumah sakit yg telah menangani pasien gawat darurat
dapat menagihkan Ke BPJS.

BERGABUNG DENGAN
BPJS KELAS MANAPUN.

*Apabila ada RUMAH
SAKIT…..yg menolak pasien dalam kondisi darurat….laporkan ke 1500567*
*HALOKEMENKES ATAU WWW.KEMKES.GO.ID*

*TWEET@KEMENKES.*

*SEBARKAN INFO INI
DAN LAPORKAN KE KEMENKES 1500567 DAN VIRALKAN RUMAH SAKIT YANG MENOLAK RAKYAT
INDONESIA YG SAKIT KONDISI DARURAT.*

*SANGSI TERBERAT
RS YG MENOLAK PASIEN DALAM KONDISI DARURAT ADALAH PENCABUTAN IJIN RUMAHSAKIT..*

=====

Penjelasan:

Beredar informasi
yang menyebutkan adanya gebrakan baru dari Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus
Putranto. Gebrakan tersebut ialah pasien kondisi darurat tidak perlu membayar
untuk dapat dirawat di rumah sakit bintang lima.

Berdasarkan hasil
penelusuran, informasi tersebut telah dibantah oleh pihak Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat  Kementerian Kesehatan Widyawati menegaskan
bahwa informasi dalam pesan berantai tersebut tidak benar.

Menurut dia, kabar
yang sama seperti ini pernah menyebar pada 2017 lalu. Widyawati pun kembali
menegaskan, kabar yang beredar ini bukan berasal atau gebrakan dari Menkes
Terawan Agus Putranto.

“Pesan tersebut
juga bukan berasal dari Kementerian Kesehatan atau BPJS Kesehatan,” kata
Widyawati.

Ia menjelaskan,
rumah sakit tidak mengenal klasifikasi bintang 5, melainkan RS kelas A, B, C,
dan D. Sementara itu, kelas pelayanan RS untuk pasien JKN terdiri dari kelas 1,
2, dan 3.

Peserta JKN-KIS
yang memerlukan pelayanan gawat darurat, lanjut Widyawati, dapat langsung
memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan, baik yang bekerjsama atau
tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hal ini tertuang
dalam Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan.

Seperti diatur
pada Pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam
keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta
dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pihak Kemenkes pun
sudah memberikan bantahan melalui akun media sosial Twitternya, yakni
@KemenkesRI.

Senada dengan
pihak Kemenkes, BPJS Kesehatan pun membantah kabar yang beredar itu. Kepala
Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Ma’ruf menegaskan isi dalam pesan itu tidak benar.

“Ini pasti hoaks.
Karena klasifikasi RS tidak dikenal istilah bintang, seperti contohnya hotel
atau airline. Yang ada kelas rumah sakit, dan diatur kriteria kelasnya
berdasarkan permenkes yang berlaku,” kata Iqbal.

Iqbal menuturkan,
pasien peserta JKN-KIS dengan kondisi gawat darurat wajib ditangani oleh RS,
baik yang bekerjasama maupun tidak bekerja sama dengan BPJS. Pelayanan
kegawatdaruratan, lanjut dia, telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 47 Tahun 2018.

Berdasarkan
bantahan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa informasi yang beredar melalui
Whatsapp dan Facebook tidak benar. Adapun, informasi itu masuk ke dalam
kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

=====

Referensi:

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1023284581337410/

https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/07/160000765/-hoaks-gebrakan-menteri-kesehatan-yang-baru-soal-bpjs?page=all

https://www.inews.id/lifestyle/health/menkes-ri-nyatakan-hoaks-mengenai-pesan-berantai-gebrakan-dr-terawan-soal-bpjs-kesehatan

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4775086/beredar-gebrakan-menkes-terawan-soal-bpjs-kesehatan-dipastikan-hoaks