Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Kecewa Kader NU Tak Di Jadikan Menteri Agama, PBNU Do’akan Jokowi Kualat

Published

on

Ridwan Darmawan dari Rabithah Maahid Al-Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) mengklarifikasi komentar tersebut adalah buah pikiran pribadinya dan tidak berkaitan dengan organisasi asosiasi pesantren NU.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

=============================================
Kategori : Konten yang Menyesatkan
=============================================

Beredar artikel yang berjudul “Kecewa Kader NU Tak Di Jadikan Menteri Agama, PBNU Do’akan Jokowi Kualat” yang dimuat di situs kabarislamnews[dot]com.

Pada artikel ini terdapat pernyataan Ridwan Darmawan dari Rabithah Maahid Al-Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) yang ditulis sebagai berikut :

Advertisement

“Di NU sangat banyak pengurus dan tokoh yang berkualitas untuk mengisi pos menteri agama. Pak Jokowi bebas memilih, asal kader NU dan dekat dengan ulama, jika tidak diberikan ke NU saya yakin Presiden Jokowi bisa kualat,” tegas Ridwan.”

Pernyataan ini terdapat di paragraf ke lima artikel tersebut.

Sumber : https://perma.cc/5DWG-VJGX (Arsip)

=============================================

PENJELASAN

Setelah dilakukan penelusuran, pernyataan Ridwan Darmawan dari Rabithah Maahid Al-Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) yang menyebut Presiden Jokowi bisa kualat karena tidak memasukkan kader PBNU ke dalam kabinet, tidak mewakili nama organisasi PBNU maupun RMI NU. Pernyataan itu mewakili pendapat pribadi Ridwan. Ridwan juga sudah memberikan klarifikasi.

Advertisement

Berikut klarifikasi lengkap Ridwan seperti dilansir dari nu.or.id :

Jakarta, NU Online
Ridwan Darmawan dari Rabithah Maahid Al-Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) mengklarifikasi perihal pemberitaan media soal yang menyangkut komentarnya mengenai susunan kabinet Jokowi-Amin terutama perihal Menteri Agama. Ia menyatakan bahwa komentar tersebut adalah buah pikiran pribadinya dan tidak berkaitan dengan organisasi asosiasi pesantren NU.

“Pemberitaan terkait dengan kekecewaan RMI NU terhadap Presiden Jokowi atas penetapan Menteri Agama tersebut bukan perintah lembaga RMI NU, dan saya tidak punya kapasitas untuk mengatasnamakan RMI NU, namun inisiatif saya sendiri sebagai pribadi sebagai warga NU,” kata Ridwan dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (23/10).

Ridwan menjelaskan bahwa pernyataan dalam berita merupakan hasil obrolan santai dan bukan pernyataan tertulis. Ia pribadi merasa tidak mendapat konfirmasi atas penayangan berita tersebut. Oleh karenya, ia meminta kepada media untuk mencabut berita yang beredar.

“Pernyataan tersebut dikutip oleh teman-teman media pada saat ngobrol santai, bukan pernyataan tertulis yang saya buat atau wawancara khusus mengenai hal itu,” kata Ridwan.

Advertisement

Atas kejadian itu, ia dengan segala kerendahan hati meminta maaf kepada warga NU dan terkhusus kepada RMI NU dan Ketua PP RMI NU H Abdul Ghoffarrozin. Pihaknya meminta maaf jika dalam pemberitaan tersebut banyak pihak dirugikan.

“Selamat siang untuk semua kader NU dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Saya Ridwan Darmawan, pengurus RMI NU akan mengklarifikasi dan mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya terkait pemberitaan yang beredar di media massa,” kata Ridwan.

Ia juga mengarahkan permohonan maafnya kepada Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia apabila dalam pemberitaan tersebut membuat tidak nyaman.

“Terakhir, saya meminta dengan sangat kepada media atau jurnalis yang menaikkan berita tanpa konfirmasi dan membawa-bawa nama RMI NU untuk mencabut pemberitaan tersebut,” kata Ridwan.

REFERENSI :
https://www.nu.or.id/post/read/112608/ini-klarifikasi-soal-berita-kecewa-rmi-nu-atas-pilihan-menag-jokowi
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7L9v2k-kecewa-kader-tak-masuk-kabinet-pbnu-sumpahi-jokowi-kualat-ini-faktanya

Advertisement

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...