Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] “Sri Mulyani Inginkan Dana Haji Rp 90 Triliun Untuk Menutupi Defisit BPJS”

Published

on

Artikel yang ditayangkan oleh situs merdekaind.blogspot.com dengan judul “Sri Mulyani Inginkan Dana Haji Rp 90 Triliun Untuk Menutupi Defisit BPJS” adalah tidak benar adanya. Diketahui artikel aslinya pernah ditayangkan oleh liputan6.com dengan judul “Sri Mulyani Ingin Dana Haji Rp 90 Triliun Masuk ke Surat Utang” yang dimuat pada Kamis, 27 Juli 2017. Di dalamnya tidak disebutkan untuk dimaksudkan untuk menutupi defisit BPJS.

“#InfoKeu
Harap #temankeu selalu waspada dan berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Berita ini tidak benar (HOAX) dan dipublikasikan oleh situs yg tidak kredibel. Pastikan informasi yg kamu dapatkan berasal dari situ resmi dan tepercaya. @BpkhRi@Kemenag_RI#LawanHoax,” cuit akun @KemenkeuRI untuk mengklarifikasi artikel yang dimuat oleh situs merdekaind.blogspot.com, Senin (16/9).

=====

Sumber: https://merdekaind.blogspot.com/2019/09/sri-mulyani-inginkan-dana-haji-rp-90.html

=====

Advertisement

Kategori: Misleading Content

=====

Narasi:

Sri Mulyani Inginkan Dana Haji Rp 90 Triliun Untuk Menutupi Defisit BPJS

MERDEKA, Jakarta,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dana haji umat yang mencapai Rp 90 triliun dapat diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi, seperti portofolio surat utang negara (SUN) maupun pembangunan infrastruktur juga menutupi depisit anggaran BPJS.

Advertisement

Permintaan ini mendapat dukungan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. “Dana haji adalah dana umat yang berencana naik haji, di mana mereka harus menunggu 7 tahun atau lebih. Dana haji dikelola secara profesional oleh lembaga dana haji supaya dana itu tidak berkurang sehingga umat bisa melaksanakan ibadah haji sesuai perencanaan,” jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta.

Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana, diakui Sri Mulyani tergantung pada lembaga dana haji. Namun pemerintah selama ini menyiapkan instrumen investasi yang dapat dipilih untuk dana haji tersebut, seperti SUN yang di dalamnya ada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Mereka bisa membeli SUN atau SBSN dari pemerintah karena dianggap investasi paling aman. Jadi hubungan pemerintah dan lembaga dana haji adalah secara profesional. Mereka mengelola dana haji dari masyarakat, dan pemerintah menyediakan instrumen,” terang Sri Mulyani.

“Investasi adalah pilihan. Tapi saya tekankan dana haji adalah dana umat yang harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel dengan menerapkan tata kelola yang baik. Tentunya juga harus bebas dari korupsi,” Sri Mulyani menambahkan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto meminta kepada pemerintah untuk berdiskusi dengan DPR apabila ingin menggunakan dana haji untuk investasi sebelum mengambil keputusan.

Advertisement

“Jangan langsung ambil kesimpulan sebelum mengajak DPR dan umat bicara. Kan ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ormas Islam juga berkontribusi. Dana haji kan dana umat jadi harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk umat, karena masih ada pesantren, masjid madrasah yang kondisinya sangat memprihatinkan,” kata Yandri.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menilai dana haji umat yang mencapai Rp 90 triliun sebaiknya diinvestasikan di tempat aman sehingga menguntungkan seperti pembangunan infrastruktur. Dengan demikian hasil investasi yang aman dapat mensubsidi biaya haji yang diharapkan menekan ongkos.

“Kedua, dari sisi pengelolaan keuangannya. Paling penting di sini, bagaimana uang yang ada, dana yang ada bisa dikelola diinvestasikan ke tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk mensubsidi biaya sehingga nanti bisa lebih turun terus,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara.

Lebih lanjut ia menuturkan, skema pengelolaan haji seperti ini juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Malaysia.

“Ini yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya untuk haji Malaysia caranya memang seperti ini. Saya kira nanti badan ini bisa melihat lah, bagaimana negara-negara lain, karena kita ini paling gede, hajinya?MERDEKASri Mulyani Inginkan Dana Haji Rp 90 Triliun Untuk Menutupi Defisit BPJSMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati MERDEKA , Jakarta ,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dana haji umat yang men…paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang mau pergi haji,” ujar dia.

Advertisement

=====

Penjelasan:

Situs merdekaind.blogspot.com menayangkan artikel yang bertajuk “Sri Mulyani Inginkan Dana Haji Rp 90 Triliun Untuk Menutupi Defisit BPJS.” Pada paragraph pembuka artikel tersebut disebutkan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani mendukung keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dana haji umat yang mencapai Rp 90 triliun dapat diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi, seperti portofolio surat utang negara (SUN) maupun pembangunan infrastruktur dan BPJS.

Setelah ditelusuri, artikel yang ditayangkan merdekaind.blogspot.com adalah hasil suntingan dari artikel liputan6.com yang bertajuk “Sri Mulyani Ingin Dana Haji Rp 90 Triliun Masuk ke Surat Utang” yang dimuat pada Kamis, 27 Juli 2017.

Namun perbedaannya adalah dalam artikel yang ditayangkan liputan6.com, tidak disebutkan renacana dana haji Rp 90 triliun dipakai untuk menutupi defisit BPJS.

Menanggapi hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui akun twitternya #UangKita atau @KemenkeuRI juga memberikan klarifikasi terkait artikel yang ditayangkan oleh situs merdekaind.blogspot.com. Pihak Kemenkeu menyatakan, artikel tersebut tidak benar adanya atau hoaks (hoax).

Advertisement

“#InfoKeu
Harap #temankeu selalu waspada dan berhati-hati terhadap informasi yang beredar.

Berita ini tidak benar (HOAX) dan dipublikasikan oleh situs yg tidak kredibel. Pastikan informasi yg kamu dapatkan berasal dari situ resmi dan tepercaya.

@BpkhRi

@Kemenag_RI

#LawanHoax,” cuit akun @KemenkeuRI, Senin (16/9).

Advertisement

=====

Referensi:

1. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3037747/sri-mulyani-ingin-dana-haji-rp-90-triliun-masuk-ke-surat-utang
2.https://twitter.com/KemenkeuRI/status/1173516869786931200

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/978460135819855/

Advertisement

http://platform.twitter.com/widgets.js

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...