Connect with us

Jabodetabek

UIN Jakarta Amankan Aset Negara lewat Pengelolaan BLU Terintegrasi

Published

on

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mencatatkan langkah penting dalam pengamanan aset negara pada 2025 dengan mengintegrasikan tiga satuan pendidikan ke dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).rnKetiga satuan pendidikan tersebut yakni TK Ketilang, Madrasah Pembangunan (MI, MTs, MA), serta SMA/SMK Triguna Utama. Integrasi ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025.rnKebijakan tersebut menjadi puncak dari upaya panjang UIN Jakarta sejak periode 2019-2024 untuk menata ulang pengelolaan aset dan satuan pendidikan yang berada di lingkungan kampus. Langkah ini juga menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sengketa aset, aset idle, serta pemanfaatan aset yang dinilai belum optimal.rnSelain itu, Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama atas Pendapatan dan Belanja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Semester I Tahun 2022 turut menyoroti penggunaan atribut resmi UIN Jakarta oleh lembaga pendidikan di bawah yayasan serta merekomendasikan percepatan integrasi ke dalam tata kelola UIN.rnKeputusan ini juga lahir sebagai jawaban atas upaya penyelamatan aset negara dan mencegah adanya penyalahgunaan aset oleh pihak-pihak tertentu.rnSebagai tindak lanjut KMA tersebut, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar telah mensosialisasikan dan menyerahkan surat keputusan pengangkatan karyawan kepada ratusan karyawan Badan Usaha Sekolah pada Satuan Pendidikan yang bertugas di Madrasah Pembangunan, TK Ketilang, dan SMA Triguna Utama pada Sabtu (22/11/2025).rnDengan kebijakan itu, seluruh guru dan tenaga kependidikan di tiga lembaga tersebut resmi berada di bawah tata kelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.rnRektor UIN Jakarta Prof Asep menjelaskan, saat ini, proses integrasi difokuskan pada penataan kelembagaan, aset, pengelolaan keuangan, serta sumber daya manusia.rn“Sekarang Madrasah Pembangunan masuk dalam proses perizinan operasional, sementara pengelolaan keuangan dan SDM sudah berada di bawah kewenangan UIN. Tahap berikutnya adalah penataan pengelolaan siswa dan guru,” ujar Prof Asep usai rapat senat laporan akhir tahun 2025 di kampus UIN Jakarta, Tangerang Selatan, Selasa (30/12/2025).rnRektor menyebut, seluruh satuan pendidikan tetap berjalan normal selama proses integrasi berlangsung. “Sekolah berjalan dengan baik, guru berjalan dengan baik, siswa juga berjalan dengan baik. Kami terus melakukan perbaikan-perbaikan,” katanya.rnTerkait adanya aduan ke Ombudsman, Prof Asep memastikan UIN Jakarta bersama Kementerian Agama telah memberikan klarifikasi secara komprehensif.rn“Kami sudah merespons aduan tersebut dengan data yang lengkap. Aduan itu bersifat sepihak, padahal ada banyak data lain yang menjadi dasar bahwa kami bekerja untuk institusi, bukan untuk kepentingan individu,” ujar dia.rnMadrasah PembangunanrnMadrasah Pembangunan UIN Jakarta berdiri sejak 1974 sebagai wujud gagasan para tokoh pendidikan Islam di lingkungan Departemen Agama dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.rnSejak awal, madrasah ini dirancang sebagai lembaga pendidikan Islam unggulan sekaligus madrasah laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta.rnDalam perjalanannya, pengelolaan Madrasah Pembangunan sempat dilimpahkan kepada yayasan, meski tetap menggunakan aset negara dan atribut resmi UIN Jakarta. Namun, sejak tidak adanya transisi kepemimpinan yayasan pada periode 2019 kepada Rektor yang menjabat saat itu, pengelolaan madrasah tidak lagi berada di bawah manajemen UIN.rnKondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi terbitnya KMA Nomor 1543 Tahun 2025 yang mengintegrasikan satuan pendidikan ke dalam BLU UIN Jakarta, mencakup aspek kelembagaan, keuangan, aset, dan sumber daya manusia, dengan jaminan perlindungan hak pegawai.rnTK Ketilang dan Triguna UtamarnTK Ketilang berdiri sejak 1963 di atas tanah negara. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan kelembagaan dan pendirian yayasan baru pada 2023 yang memisahkan diri dari Yayasan Syarif Hidayatullah, termasuk perubahan logo yang tidak lagi mencantumkan atribut UIN Jakarta.rnSementara itu, Yayasan Perguruan Triguna Utama berdiri sejak 1997 dan sejak awal menempatkan Rektor IAIN atau UIN Jakarta, sebagai satu satunya pembina yayasan. Pada 2017, UIN Jakarta berhasil mengembalikan aset gedung sekolah Triguna melalui proses hukum.rnPutusan pengadilan pada 2018 menegaskan bahwa pengelolaan yayasan berada di bawah Kementerian Agama melalui UIN Jakarta.rnNamun, putusan tersebut dinilai tidak dijalankan secara optimal hingga memunculkan dugaan pengaburan sejarah dan penghilangan atribut UIN Jakarta.rnMelalui integrasi BLU ini, UIN Jakarta menegaskan komitmennya dalam menata tata kelola pendidikan sekaligus menjaga dan mengamankan aset negara secara berkelanjutan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...