Wihadi Wiyanto Desak OJK Hentikan Perizinan Pinjol dan Perkuat Pengawasan Pinjaman Ilegal

Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghentikan perizinan pinjaman online (pinjol) dan segera mengaktifkan kembali peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Menurutnya, keberadaan pinjol membuka celah untuk praktik pencucian uang yang dilakukan oleh pengusaha ilegal asal Tiongkok melalui transaksi online di Indonesia.

“Pinjol ini seperti menjadi sistem perputaran uang ilegal, dan kita harus mulai menegakkan hukum dengan memperbaiki sistem yang ada,” tegas Wihadi dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Ketua Dewan Komisioner OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti maraknya penggunaan pinjol oleh masyarakat untuk aktivitas judi online (judol). Ia meminta OJK untuk lebih serius dalam memberantas akar permasalahan ini, bukan hanya menutup rekening-rekening yang terlibat.

“Sistem ini harus dibereskan. OJK tidak hanya menutup ribuan rekening, karena setelah itu mereka bisa buka lagi dan beroperasi kembali. Akar masalah dari pinjol dan judol ini harus segera dibersihkan,” tambah Wihadi.

Selain itu, Wihadi juga mengusulkan agar OJK segera menonaktifkan rekening penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah tidak aktif, karena ia khawatir rekening tersebut disalahgunakan oleh bandar judi online.

“Maka ini harus segera dikomunikasikan dengan Himbara. Penerima BLT yang sudah tidak aktif harus segera dimatikan, agar tidak disalahgunakan,” ujar Wihadi.

Wihadi juga mencatat bahwa penyaluran BLT kini telah beralih dari Bank BRI ke PT Pos Indonesia, yang memerlukan koordinasi lebih lanjut untuk mencegah potensi penyalahgunaan sistem.

Lebih lanjut, Wihadi menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen tegas dalam memberantas pinjol ilegal dan judi online yang merugikan perekonomian Indonesia.

“Pinjol ini sudah menjadi masalah besar yang menggerogoti perekonomian kita. Pemerintahan Pak Prabowo jelas dalam penegakan hukum. Saya minta OJK tidak main-main lagi seperti dulu,” pungkasnya.